Bangkok, mejaredaksi – Perubahan teknologi, demografi, dan ekonomi global membuat dunia kerja bergerak semakin cepat. Menghadapi kondisi tersebut, Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) menegaskan komitmennya memperkuat sinergi dengan International Labour Organization (ILO) untuk memastikan pelindungan pekerja tetap menjadi prioritas.
Komitmen itu disampaikan Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja (PHI dan Jamsos) Kemnaker, Indah Anggoro Putri, saat membacakan Country Statement dalam agenda Open Session with ILO pada Senior Labour Officials Meeting (SLOM) di Bangkok, Thailand, Selasa (25/8/2026).
Indah mengatakan, perkembangan teknologi digital, perubahan demografi, dan dinamika ekonomi global telah mengubah lanskap pasar kerja. Karena itu, Indonesia membutuhkan kebijakan ketenagakerjaan yang adaptif serta kerja sama yang lebih kuat, baik di tingkat nasional maupun internasional.
“Atas nama Pemerintah Indonesia, izinkan saya menyampaikan apresiasi kepada ILO atas dukungan yang terus diberikan, khususnya melalui berbagai inisiatif memperkuat agenda pembangunan ketenagakerjaan nasional,” ujar Indah.
Menurut Indah, kerja sama Indonesia dan ILO selama ini telah diwujudkan melalui berbagai program peningkatan kapasitas sumber daya manusia, termasuk bagi petugas layanan publik di bidang ketenagakerjaan.
Sepanjang 2022–2026, sejumlah program telah dijalankan, antara lain pelatihan Public Employment Services (PES) dan Start and Improve Your Business (SIYB). Kerja sama tersebut juga mendukung sejumlah agenda strategis ketenagakerjaan di kawasan ASEAN.
Indonesia, lanjut Indah, terbuka terhadap perluasan kerja sama dengan ILO melalui pertukaran pengetahuan dan dialog kebijakan yang lebih intensif.
“Ke depan, Indonesia menyambut terbuka perluasan cakupan kerja sama melalui pertukaran pengetahuan dan dialog kebijakan intensif untuk menjawab berbagai tantangan serta peluang di era future of work,” katanya.
Perlindungan Awak Kapal Perikanan Jadi Perhatian
Salah satu agenda yang menjadi perhatian Indonesia adalah optimalisasi implementasi Konvensi ILO No. 188 tentang Pekerjaan dalam Penangkapan Ikan yang telah diratifikasi Indonesia.
Indah menegaskan, perlindungan pekerja di sektor perikanan harus dilakukan secara menyeluruh. Hal itu mencakup tata kelola ketenagakerjaan, penerapan standar Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3), pengawasan ketenagakerjaan, pemenuhan hak-hak dasar pekerja, hingga jaminan sosial bagi awak kapal perikanan.
Indonesia juga mendorong penguatan kerja sama ASEAN-ILO agar lebih fleksibel dan responsif terhadap kebutuhan masing-masing negara anggota.
Program ketenagakerjaan di tingkat regional diharapkan tidak hanya menghasilkan kebijakan, tetapi juga memberikan dampak nyata sesuai karakteristik dan kebutuhan pasar kerja setiap negara.
“Indonesia berharap dapat terus menjalin hubungan erat dengan ILO dan seluruh negara anggota ASEAN dalam membangun pasar kerja yang kompetitif, tangguh, lincah, inklusif, serta siap mengantisipasi berbagai peluang maupun tantangan masa depan,” tutur Indah.
