Jakarta,mejaredaksi – Persoalan pasar kerja tak cukup dibaca dari banyaknya angka pengangguran atau jumlah tenaga kerja.
Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Republik Indonesia (RI), Yassierli, menilai data Sakernas harus dimanfaatkan untuk menemukan persoalan hingga menentukan kebijakan yang lebih tepat sasaran.
Menurutnya, data Sakernas memiliki posisi strategis dalam menggambarkan kondisi ketenagakerjaan secara akurat. Ia bahkan menyebut data sebagai komoditas bernilai sangat tinggi dalam menentukan arah kebijakan.
“Ini suatu kenyataan bahwa data adalah komoditas yang sangat mahal dan bernilai tinggi,” ucapnya saat Webinar Optimalisasi Pemanfaatan Data Sakernas untuk Kebijakan Ketenagakerjaan, Rabu (09/9/2026).
Ia menjelaskan, pemanfaatan data Sakernas setidaknya memiliki empat fungsi penting. Pertama, untuk memantau kondisi pasar kerja secara terintegrasi melalui platform SIAPkerja.
Kedua, data digunakan untuk mendiagnosis persoalan ketenagakerjaan, termasuk melihat adanya skill mismatch atau ketidaksesuaian antara keterampilan lulusan dengan kebutuhan industri.
Masalah tersebut dinilai penting karena kondisi pasar kerja terus berubah. Dengan data yang tepat, pemerintah dapat mengetahui kebutuhan tenaga kerja sekaligus menentukan bentuk intervensi yang diperlukan.
Fungsi ketiga adalah membantu pemerintah merencanakan kebutuhan tenaga kerja dan program secara lebih presisi. Salah satunya melalui kebijakan School-to-Work Transition atau transisi dari dunia pendidikan menuju dunia kerja.
Program Magang Nasional dan Pelatihan Vokasi menjadi bagian dari intervensi yang dapat dirancang berdasarkan informasi kebutuhan pasar kerja.
“Dengan data yang akurat, kita dapat merancang kebijakan spesifik berupa School-to-Work Transition atau transisi dari pendidikan ke dunia kerja melalui Program Magang Nasional dan Pelatihan Vokasi,” ungkapnya.
Sementara fungsi keempat, data Sakernas menjadi dasar argumentasi dalam penyusunan kebijakan serta memperkuat koordinasi antara pemerintah dan para pemangku kepentingan.
Karena itu, ia meminta Barenbang Kemnaker lebih responsif dalam mengelola sekaligus memanfaatkan data yang tersedia agar dapat mendukung pengambilan kebijakan ketenagakerjaan.
Di sisi lain, Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti menegaskan BPS akan terus menjaga kualitas statistik ketenagakerjaan. Kolaborasi dengan kementerian/lembaga dan ILO Jakarta juga diperkuat untuk menghasilkan gambaran kondisi ketenagakerjaan yang utuh dan akuntabel.
“Data statistik bukan sekadar deretan angka, melainkan fondasi utama untuk memahami persoalan, mengidentifikasi tantangan, sekaligus merumuskan arah kebijakan yang tepat sasaran,” tegas Amalia.
