Tiongkok,mejaredaksi – Pemerintah Indonesia menegaskan komitmennya memperkuat sektor pariwisata di kawasan Asia-Pasifik melalui transformasi digital, pemberdayaan masyarakat, serta penguatan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).
Komitmen tersebut disampaikan Menteri Pariwisata RI, Widiyanti Putri Wardhana, saat menghadiri Pertemuan Tingkat Menteri Pariwisata APEC ke-13 (The 13th APEC Tourism Ministerial Meeting/TMM13) yang berlangsung di Makau SAR, Republik Rakyat Tiongkok, Sabtu (27/6/2026).
Dalam forum yang diikuti delegasi dari 21 negara ekonomi anggota APEC itu, Indonesia mendorong pengembangan pariwisata yang lebih inklusif, tangguh, dan berkelanjutan melalui pemanfaatan teknologi digital.
Menteri Widiyanti menilai sektor pariwisata memiliki peran strategis sebagai penggerak pertumbuhan ekonomi sekaligus menciptakan lapangan kerja di kawasan Asia-Pasifik.
“Indonesia meyakini bahwa perpaduan antara teknologi digital dan pemberdayaan masyarakat merupakan fondasi penting untuk membangun ekosistem pariwisata yang lebih tangguh, inklusif, dan saling terhubung di kawasan Asia-Pasifik,” ujarnya.
Menurutnya, inovasi digital harus dimanfaatkan sebagai sarana meningkatkan kualitas destinasi wisata, bukan sekadar mengikuti perkembangan teknologi.
Ia menegaskan transformasi digital juga harus memberikan manfaat langsung bagi masyarakat, khususnya pelaku UMKM yang menjadi tulang punggung industri pariwisata.
“Kami percaya inovasi digital harus menjadi jembatan untuk mengubah pariwisata massal menjadi pariwisata yang berkualitas, bernilai tinggi, dan berkelanjutan,” katanya.
Dalam sesi diskusi, Indonesia menyampaikan tiga prioritas utama untuk memperkuat sektor pariwisata di kawasan APEC.
Pertama, memperluas akses dan kapasitas digital bagi UMKM pariwisata agar mampu bersaing di era ekonomi digital.
Kedua, mengembangkan sistem pengelolaan destinasi wisata berbasis teknologi melalui program Tourism 5.0, termasuk pemanfaatan platform kecerdasan buatan MaiA yang membantu wisatawan menyusun rencana perjalanan secara lebih personal.
Ketiga, meningkatkan literasi digital sumber daya manusia di sektor pariwisata agar mampu beradaptasi dengan perkembangan teknologi yang semakin pesat.
Selain itu, Indonesia juga memperkenalkan pemanfaatan Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS) sebagai salah satu inovasi pembayaran digital yang dinilai mampu memperlancar transaksi wisatawan sekaligus memperkuat konektivitas ekonomi antarnegara.
Ia menambahkan, transformasi digital harus mampu mempersempit kesenjangan akses teknologi sehingga manfaat pembangunan pariwisata dapat dirasakan secara merata oleh masyarakat.
“Inovasi digital harus menjadi alat yang mempersatukan, bukan menciptakan kesenjangan. Indonesia siap bekerja sama dengan seluruh anggota APEC untuk membangun masa depan pariwisata yang lebih maju, inklusif, dan berkelanjutan,” tegasnya.
Di sela-sela agenda APEC, Menteri Widiyanti juga menggelar pertemuan bilateral dengan Menteri Kebudayaan, Olahraga, dan Pariwisata Republik Korea, Chae Hwi Young.
Dalam pertemuan tersebut, Indonesia menyambut baik kebijakan Pemerintah Korea Selatan yang memberikan fasilitas bebas visa sementara bagi rombongan wisatawan Indonesia sejak 28 Mei 2026.
Selain membahas peningkatan kunjungan wisatawan, kedua negara juga sepakat memperkuat kerja sama promosi pariwisata, pengembangan wisata gastronomi, serta kolaborasi dengan Korea Tourism Organization (KTO).
“Indonesia dan Republik Korea memiliki peluang besar memperkuat kerja sama pariwisata yang saling menguntungkan serta memberikan manfaat nyata bagi kedua negara,” pungkasnya.
