Tanjungpinang, mejaredaksi – Pemerintah pusat terus memastikan pelaksanaan program Makanan Bergizi Gratis (MBG) berjalan optimal hingga menyentuh langsung masyarakat. Hal itu terlihat saat Wakil Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Republik Indonesia, Ratu Ayu Isyana Bagoes Oka, meninjau operasional Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Adi Sucipto Batu IX, Tanjungpinang, Selasa (26/5/2026).
Kunjungan tersebut difokuskan pada pengecekan kualitas layanan penyediaan MBG, mulai dari penyimpanan bahan pangan, proses memasak di dapur produksi, hingga pengemasan dan distribusi makanan kepada penerima manfaat.
Dalam peninjauan itu, Isyana didampingi Ketua TP PKK Provinsi Kepulauan Riau Hj. Dewi Kumalasari Ansar Ahmad, Kepala Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Kepri Rika Azmi, serta Kepala Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Tanjungpinang Rustam.
Isyana menegaskan kualitas dan kebersihan menjadi perhatian utama pemerintah dalam menjalankan program pemenuhan gizi masyarakat.
“Kita ingin memastikan seluruh proses berjalan sesuai SOP, baik fasilitas yang digunakan, standar kebersihan area bahan baku, dapur pengolahan, hingga proses pengemasan. Semua harus higienis agar makanan yang diberikan memiliki kandungan gizi seimbang dan berkualitas,” ujar Isyana.
Ia mengatakan pengawasan dilakukan menyeluruh agar makanan yang disalurkan benar-benar aman dikonsumsi dan memenuhi kebutuhan gizi kelompok rentan.
“Kita memastikan seluruh tahapan berjalan baik, mulai dari bahan mentah, proses produksi, hingga penyaluran kepada masyarakat penerima manfaat. Semua harus higienis, aman, dan tepat sasaran,” tambahnya.
Usai meninjau dapur SPPG, rombongan melanjutkan kegiatan penyaluran MBG ke kawasan Jalan Merpati, Batu IX. Menariknya, distribusi dilakukan menggunakan kendaraan roda dua milik para penyuluh KB BKKBN.
Dalam kegiatan tersebut, bantuan Makanan Bergizi Gratis diserahkan langsung kepada tiga kelompok penerima manfaat, yakni ibu hamil, ibu menyusui, dan balita.
Peninjauan ini menjadi bagian dari komitmen pemerintah memastikan program pemenuhan gizi nasional berjalan efektif di daerah, khususnya bagi kelompok masyarakat yang membutuhkan perhatian khusus.
