Tanjungpinang, mejaredaksi – Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia (KPK RI) menggelar Rakor Penguatan Tata Kelola Dimensi Internal dan Eksternal pada Pemprov Kepri di Aula Wan Seri Beni, Jumat (14/11/2026).
Rakor tersebut digelar untuk mengevaluasi hasil Survei Penilaian Integritas (SPI) tahun 2025 sekaligus melihat kekurangan yang perlu diperbaiki pemerintah daerah ke depan.
Nilai SPI Kepri pada 2025 tercatat 74 persen, masih di bawah standar nasional 78 persen, namun trennya terus meningkat dari sebelumnya 70 persen.
“Betul, bahwa nilai historisnya 74 persen kurang lebih. Untuk mendapatkan nilai standarnya itu kan 78 persen. Kalau dilihat dari historis selama 3 tahun terakhir ini trennya sudah bagus, meningkat,” ujar Kasatgas Korsupgah L2 KPK RI, Uding Juharudin.
Dari tiga dimensi yang dibedah, dimensi internal tercatat paling rendah yakni 72 persen, sementara dimensi eksternal mencapai 87 persen.
“Jadi orang luar kasihnya tinggi, sementara penilai dari dalam itu 72 persen,” jelasnya.
Ia menilai masih ada perbaikan yang belum tersentralisasi dan perlu terus dibenahi oleh Pemprov Kepri.
Meski demikian, ia mengapresiasi pembangunan di Kepri yang masih berjalan meski kondisi anggaran menurun.
“Saya kira dari data-data yang berkaitan dengan indikasi ini posisinya bagus, bahwa Kepri ini dari data itu koreksi dan faktor koreksi nol. Selama dari tahun 2025 hingga 2026, dari Agustus 2025 hingga Oktober 2026, kasus korupsi di daerah Kepri yang ditangani KPK ada 19. Itu untuk pembelajaran,” katanya.
Ia juga mengingatkan agar Pemprov Kepri mempertahankan capaian baik tersebut dan menjauhi korupsi.
“Dalam memangku jabatan, kekuasaan, kewenangan, dan kesempatan itu tidak luput dari ujian, maka hindari yang namanya korupsi,” ucapnya.
Sementara itu, Gubernur Kepri, Ansar Ahmad, mengatakan rendahnya nilai internal karena survei KPK yang dikirim lewat WhatsApp tidak direspons semua ASN.
“Kita mengingatkan kepada semua PNS, Kepala OPD, dengan semua ASN-nya, setiap ada survei penilaian internal agar mereka menindaklanjuti. Mudah-mudahan itu akan membuat lebih baik lagi,” katanya.
ia juga berterima kasih kepada KPK yang telah memberikan materi kepada asn pemprov Kepri.
“Karena usaha preventif itu lebih penting daripada usaha penindakan itu terjadi. Mudah-mudahan survei integritas kita akan menjadi perhatian kita semua,” pungkasnya.
