Jakarta,mejaredaksi – Menteri Pariwisata Republik Indonesia (RI), Widiyanti Putri Wardhana, menegaskan bahwa pertumbuhan sektor pariwisata Indonesia tidak boleh hanya diukur dari jumlah kunjungan wisatawan atau peningkatan devisa, tetapi juga harus memberikan manfaat langsung bagi masyarakat melalui penguatan ekonomi lokal, desa wisata, UMKM, hingga penciptaan lapangan kerja.
Hal tersebut disampaikan Menpar dalam Rapat Kerja Kementerian Pariwisata bersama Komisi VII DPR RI terkait pembahasan program kerja Kementerian Pariwisata Tahun Anggaran 2026, di Ruang Rapat Kerja Komisi VII, Senayan, Jakarta (3/6/2026).
Dalam paparannya, ia mengungkapkan sektor pariwisata nasional masih menunjukkan tren positif di tengah dinamika ekonomi global.
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), jumlah kunjungan wisatawan mancanegara sepanjang Januari-April 2026 mencapai 4,68 juta kunjungan, meningkat 8,24 persen dibanding periode yang sama tahun sebelumnya.
Sementara itu, devisa sektor pariwisata pada kuartal pertama 2026 tercatat mencapai US$4,05 miliar atau sekitar Rp68,28 triliun, tumbuh 6,30 persen dibandingkan periode yang sama tahun 2025.
“Pariwisata tidak hanya kita dorong untuk meningkatkan jumlah kunjungan wisatawan, devisa, investasi, dan kontribusi terhadap PDB. Yang tidak kalah penting, pertumbuhan pariwisata harus dirasakan langsung oleh masyarakat. Ekonomi pariwisata harus mengalir hingga ke desa, menggerakkan UMKM, membuka lapangan kerja, dan memperkuat ekonomi daerah,” ucapnya.
Sebagai upaya pemerataan manfaat pariwisata, Kementerian Pariwisata terus memperkuat pengembangan desa wisata. Hingga 30 Mei 2026, sebanyak 31.548 sertifikasi halal telah difasilitasi bagi pelaku UMKM di 1.116 desa wisata yang tersebar di 34 provinsi melalui kerja sama dengan Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH).
Selain itu, program Karisma Event Nusantara (KEN) yang telah digelar di 15 provinsi juga mencatat keterlibatan 20.669 tenaga kerja dan 3.936 UMKM, dengan perputaran ekonomi mencapai lebih dari Rp45,57 miliar.
“Event bukan hanya ruang promosi destinasi, tetapi juga ruang ekonomi rakyat. Di sana ada UMKM, seniman, pekerja kreatif, komunitas, pelaku transportasi, kuliner, akomodasi, dan berbagai sektor pendukung lainnya yang ikut bergerak,” jelasnya.
Ia menegaskan pembangunan pariwisata ke depan harus semakin berkualitas, inklusif, dan berkelanjutan agar manfaatnya dapat dirasakan secara merata oleh masyarakat di seluruh daerah.
“Pariwisata Indonesia harus tumbuh lebih berkualitas, lebih merata, dan lebih berpihak kepada masyarakat. Pariwisata harus menjadi kekuatan ekonomi yang tumbuh bersama rakyat dan memberi manfaat sebesar-besarnya bagi Indonesia,” tegas Menpar.
