Batam,mejaredaksi – Pemerintah Kota (Pemko) Batam menyiapkan Detail Engineering Design (DED) untuk rencana pembangunan jembatan penghubung Bulang Kebam–Bulang Lintang.
Anggaran awal untuk tahapan persiapan tersebut direncanakan akan dialokasikan pada 2027.
Rencana itu disampaikan Wali Kota Batam, Amsakar Achmad, saat bersilaturahmi dengan RT, RW, LPM, dan tokoh masyarakat se-Kecamatan Bulang di Bulang Kebam, Kelurahan Bulang Lintang, Kamis (08/10/2026).
Ia mengatakan, Pemko Batam sedang mempersiapkan dokumen kajian dan perizinan sebagai bagian dari tahapan pembangunan jembatan tersebut.
Pemko Batam juga akan mengupayakan dukungan anggaran dari pemerintah pusat agar rencana pembangunan dapat direalisasikan.
“Kita persiapkan seluruh dokumen kajian serta perizinannya di daerah, lalu kita kawal bersama ke pemerintah pusat agar pembangunan jembatan ini dapat terealisasi dengan kualitas yang memadai,” ujarnya.
Pembangunan jembatan Bulang Kebam–Bulang Lintang menjadi salah satu aspirasi masyarakat dalam pertemuan tersebut.
Infrastruktur itu diharapkan dapat mendukung aksesibilitas warga di wilayah hinterland Batam.
Selain persoalan konektivitas, masyarakat Kecamatan Bulang turut menyoroti ketersediaan air bersih.
Persoalan ini menjadi perhatian di tengah kekeringan yang terjadi pada sejumlah waduk akibat fenomena El Nino.
Ia juga menyebut, Pemko Batam menyiapkan sejumlah langkah teknis dan operasional untuk mengatasi persoalan air bersih.
Upaya tersebut mencakup optimalisasi infrastruktur penampungan air serta pemanfaatan teknologi pengolahan air laut atau Sea Water Reverse Osmosis (SWRO).
Di sektor ekonomi, Pemko Batam juga merencanakan pengalokasian tiga unit Koperasi Nelayan Merah Putih untuk Kecamatan Bulang. Salah satunya direncanakan berlokasi di Bulang Kebam.
Koperasi tersebut diharapkan dapat memperkuat perekonomian masyarakat pesisir, termasuk membantu akses bahan bakar minyak (BBM) bagi nelayan dan menunjang kebutuhan usaha perikanan.
Dalam kesempatan itu, Amsakar menekankan pentingnya komunikasi antara pemerintah dan masyarakat agar pembangunan sesuai dengan kebutuhan di lapangan.
Ia meminta camat dan lurah aktif turun ke masyarakat serta menindaklanjuti berbagai aspirasi yang disampaikan warga.
“Lurah dan Camat harus rajin bersilaturahmi, berembuk, dan hadir di tengah persoalan warga. RT dan RW adalah perpanjangan tangan pemerintah sekaligus ujung tombak dalam meneruskan aspirasi masyarakat,” tegasnya.
