Jakarta,mejaredaksi – Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau (Pemprov Kepri) bersama Kementerian Komunikasi dan Digital (KomDigi) mempercepat penanganan wilayah blank spot dengan menyiapkan pembangunan enam Base Transceiver Station (BTS) baru di sejumlah daerah perbatasan.
Kesepakatan tersebut dicapai dalam audiensi Wakil Gubernur Kepri, Nyanyang Haris Pratamura, dengan Direktur Jenderal Penyelenggaraan Pos dan Informatika (PPI) Kementerian KomDigi, Wayan Toni Supriyanto, di Jakarta, Kamis (06/8/2026).
Enam BTS akan dibangun di Kabupaten Lingga, Natuna, dan Karimun. Pembangunan melibatkan Telkomsel, XLSMART, dan Indosat Ooredoo Hutchison (IOH) dengan memanfaatkan frekuensi 700 MHz untuk memperluas jangkauan internet di wilayah kepulauan.
Selain BTS baru, pemerintah juga akan mengoptimalkan Satelit Republik Indonesia (SATRIA), jaringan Palapa Ring, serta teknologi komunikasi berbasis satelit guna menjangkau daerah yang belum terlayani jaringan terestrial.
Dirjen PPI KomDigi, Wayan Toni Supriyanto, mengatakan langkah tersebut menjadi bagian dari strategi pemerintah mempercepat pemerataan konektivitas digital sekaligus mendukung investasi dan pelayanan publik di wilayah perbatasan.
“Upaya ini bukan sekadar membangun infrastruktur, tetapi juga memastikan kesejahteraan digital dapat dirasakan masyarakat hingga ke pulau-pulau terluar,” ujarnya.
Ia menyebut, program tersebut ditargetkan mampu mengatasi 207 titik blank spot dan wilayah dengan kualitas sinyal lemah yang masih tersebar di Kepulauan Riau.
Sementara itu, Wakil Gubernur Kepri Nyanyang Haris Pratamura menegaskan pemerataan jaringan telekomunikasi menjadi kebutuhan mendesak karena berdampak langsung terhadap pendidikan, kesehatan, pelayanan publik, hingga perekonomian masyarakat pesisir.
“Konektivitas adalah urat nadi kedaulatan dan kesejahteraan,” tegas Nyanyang.
Menurutnya, Kepri masih memiliki 30 titik blank spot dan 177 titik dengan kualitas sinyal lemah yang menghambat berbagai program pembangunan, termasuk Sekolah Rakyat dan Makan Bergizi Gratis (MBG).
“Ketersediaan jaringan telekomunikasi bukan lagi sekadar kebutuhan komunikasi, tetapi menjadi penunjang utama pembangunan daerah. Karena itu kami berharap percepatan pembangunan infrastruktur digital dapat menjadi perhatian bersama agar pelayanan kepada masyarakat dapat berjalan lebih optimal,” pungkasnya.
