Jakarta, MR – Provinsi Kepri meraih prestasi gemilang dengan masuk dalam 3 terbaik se-wilayah Sumatera pada Kategori Terbaik Tingkat Provinsi oleh Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD).
Penghargaan ini diberikan dalam acara Rakornas P2DD Tahun 2023, yang diselenggarakan oleh Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian di Ballroom Hotel Grand Sahid Jaya, Jakarta, pada Selasa (3/10/2023).
Penerima penghargaan ini disaksikan langsung oleh Sekretaris Daerah Provinsi Kepri, Adi Prihantara, yang mewakili Gubernur Ansar Ahmad.
Acara ini juga memberikan penghargaan kepada Program Unggulan Terbaik kepada Provinsi, Kabupaten, dan Kota di seluruh Indonesia, yang dibagi per wilayah, termasuk Sumatera, Jawa-Bali, Kalimantan, Sulawesi, Nusampua (Nusa Tenggara, Maluku, dan Papua), serta Bank Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) terbaik.
Rakornas P2DD dihadiri oleh tokoh-tokoh penting, termasuk Menteri Koordinator Perekonomian RI, Airlangga Hartanto, Menteri Keuangan RI, Sri Mulyani, Gubernur Bank Indonesia, Perry Warjiyo, serta Gubernur, Walikota, dan Bupati dari seluruh Indonesia.
Airlangga Hartanto, selaku Ketua Satgas P2DD, menyampaikan pentingnya mensinergikan kebijakan kementerian dan lembaga dengan pemerintah daerah dalam hal layanan digital.
Ia memberi apresiasi kepada daerah-daerah yang telah memperluas P2DD di wilayahnya, mendesak agar kerjasama dengan semua pihak terus ditingkatkan untuk menyediakan layanan pajak dan retribusi daerah secara digital.
Pemprov Kepri Apresiasi Penghargaan yang Diberikan
Sekretaris Daerah Provinsi Kepulauan Riau, Adi Prihantara, mengungkapkan apresiasi terhadap perhatian luar biasa yang diberikan oleh pemerintah pusat kepada daerah, termasuk Provinsi Kepri.
“Sebagaimana kita ketahui bersama Provinsi Kepri merupakan provinsi kepulauan sehingga tantangan dan kebutuhan proses digitalisasi begitu penting dalam upaya peningkatan Kerja di lingkungan provinsi Kepri terhadap semua OPD” ucapnya.
Penghargaan ini diharapkan menjadi momentum penting dalam mempercepat digitalisasi daerah di seluruh Indonesia, terutama di daerah kepulauan yang memiliki tantangan tersendiri.
Kolaborasi aktif antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan semua pihak terkait diharapkan terus terjaga untuk mewujudkan Indonesia Maju melalui digitalisasi yang optimal.
“Termasuk Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD) yang mencakup penyiapan kebutuhan infrastruktur digital dan SDM digital sebagai pengelolanya” tutup Adi.
Rilis/Editor: Rico
