Batam, mejaredaksi – Penutupan Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (APKASI) ke-XVII Tahun 2026 menjadi penanda penting arah baru hubungan pusat dan daerah. Menteri Dalam Negeri (Mendagri) RI Muhammad Tito Karnavian menegaskan komitmen pemerintah pusat untuk menguatkan peran negara dalam pembangunan ekonomi yang berpihak pada rakyat.
Penutupan Rakernas yang berlangsung di Hotel Aston, Kota Batam, Kepulauan Riau, Selasa (20/1/2026), turut dihadiri Gubernur Kepulauan Riau Ansar Ahmad. Kegiatan nasional ini digelar selama tiga hari, sejak 18 Januari, dan diikuti para bupati dari seluruh Indonesia.
Dalam sambutannya, Tito menilai Rakernas APKASI bukan sekadar forum rutin, melainkan ruang strategis untuk menyatukan visi pembangunan antar daerah. Melalui komunikasi lintas kabupaten, pemerintah daerah diharapkan mampu mengembangkan potensi lokal secara kolaboratif, bukan berjalan sendiri-sendiri.
“Forum ini memberikan dampak nyata bagi pembangunan ekonomi, sosial, dan budaya di daerah, karena bupati adalah ujung tombak pelayanan publik,” ujar Tito.
Lebih lanjut, Tito yang juga menjabat Ketua Dewan Penasihat APKASI menyoroti perubahan paradigma ekonomi nasional di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto. Ia menyebut, praktik ekonomi yang terlalu liberal selama ini cenderung hanya menguntungkan kelompok tertentu.
Karena itu, pemerintah kini mendorong kebijakan sosial ekonomi kerakyatan dengan intervensi negara yang lebih kuat di pasar. Langkah ini ditujukan agar pertumbuhan ekonomi benar-benar berdampak pada kesejahteraan masyarakat luas, bukan sekadar angka statistik.
“Kebijakan Presiden Prabowo diarahkan untuk memastikan perubahan yang dirasakan langsung oleh rakyat,” tegas Tito.
Ia juga menepis anggapan bahwa sejumlah kebijakan pusat merugikan daerah. Menurutnya, seluruh kebijakan nasional dirancang untuk kepentingan bersama, termasuk pemerintah daerah.
Sementara itu, Ketua Umum APKASI Bursah Zarnubi menyatakan Rakernas ke-XVII telah menghasilkan rumusan kebijakan strategis, termasuk penguatan dukungan daerah terhadap program nasional. Ia menyoroti pentingnya evaluasi ulang hubungan pusat dan daerah, termasuk wacana mekanisme pemilihan kepala daerah dan pembahasan tunjangan operasional kabupaten.
“Seluruh hasil Rakernas akan kami sampaikan secara resmi kepada Mendagri sebagai bahan kebijakan ke depan,” pungkas Bursah.
