Tanjungpinang, MR – Pj Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Kepulauan Riau (Kepri), Lamidi, meminta kepada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) agar mempercepat tahapan lelang sejumlah kegiatan.
Hal tersebut, dikatakan Lamidi, terkhusus bagi OPD yang sampai saat ini masih terhitung rendah realisasi kegiatannya mengingat waktu yang tersisa tidak banyak, lebih kurang 1,5 bulan lagi.
“Oleh karena itu paket-paket yang sedang dilelang kalau sudah selesai tahapan lelangnya untuk segera dibuatkan kontraknya,” ujar Lamidi, saat memimpin Rapat Evaluasi Kegiatan Pembangunan di Lingkungan Pemprov Kepri tahun anggaran 2021 di Aula Wan Seri Beni, Dompak, Senin (8/11/2021).
Dikatakan Lamidi, dalam pemaparan Kepala Biro Administrasi Pembangunan, bahwasanya terkait perbandingan realisasi APBD yang terlihat menurun dari periode yang sama di tahun lalu, dikarenakan adanya penyesuaian pada APBD Perubahan terhadap Visi dan Misi Kepala Daerah yang baru.
“Sebenarnya kita masih di jalur yang benar dikarenakan perbandingan tersebut tidak terlalu signifikan, hanya sekitar 3 persen. Inipun untuk mendukung tercapainya visi dan misi Gubernur dan Wakil Gubernur,” ungkapnya.
Sementara itu, Kepala Biro Administrasi Pembangunan Aries Fhariandi dalam paparannya menyampaikan peringkat Provinsi Kepri secara nasional terkait realisasi belanja per 15 Oktober 2021 berada di peringkat 16, sedangkan untuk realisasi pendapatan berada di posisi 20.
“Namun biasanya semua provinsi akan melakukan akselerasi di akhir tahun untuk pencapaian target masing-masing,” ujarnya.
Kemudian menurut Aries, realisasi belanja per 5 November sudah mencapai 60,92 persen, dan untuk realisasi pendapatan sebesar 75,48 persen.
“Dibanding 2 minggu yang lalu, ada fluktuasi dikarenakan adanya penyesuaian pada struktur APBD Perubahan. Penyesuaian itu juga mengakibatkan ada beberapa OPD yang progresnya menjadi minus,” ungkap Aries.
Selanjutnya sejalan dengan apa yang telah disampaikan oleh Pj. Sekda Lamidi, menurut Aries realisasi keuangan sesuai dengan LRA sampai dengan November 2021 yang lebih rendah daripada periode yang sama di tahun yang lalu yaitu sebesar 60,92 persen di tahun 2021 dibandingkan sebesar 64,84 di tahun 2020.
“Adanya keterlambatan penyerapan secara umum dipengaruhi beberapa perubahan nomenklatur yang harus menunggu proses APBDP,” pungkasnya. Red
