Telah Ditetapkan Oleh Gubernur, Segini UMK Se-Kepri Tahun 2024

Gubernur Kepri, Ansar Ahmad. (Foto: Diskominfo Kepri)

Tanjungpinang, mejaredaksi – Gubernur Kepulauan Riau, Ansar Ahmad, resmi menetapkan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) se-Provinsi Kepulauan Riau untuk tahun 2024. Keputusan ini efektif mulai tanggal 1 Januari 2024.

Gubernur Ansar Ahmad menjelaskan bahwa perhitungan UMK 2024 mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2023, menggunakan data statistik dari Badan Pusat Statistik dan Kemnaker RI.

Indikator perhitungan mencakup rata-rata pengeluaran per kapita, jumlah anggota rumah tangga, pertumbuhan ekonomi, dan inflasi, diukur menurut Kabupaten/Kota.

Penetapan UMK 2024 dilakukan setelah Bupati/Wali Kota menyampaikan rekomendasi Upah Minimum, dengan Dewan Pengupahan (DP) Kabupaten/Kota memberikan rekomendasi setelah pembahasan pada rapat pleno DP Provinsi Kepri, yang berlangsung pada 27 November 2023.

“Dari hasil rekomendasi Bupati/ Wali Kota Se-Provinsi Kepulauan Riau atas usulan Upah Minimum Kabupaten/Kota yang disampaikan, maka Dewan Pengupahan Provinsi melakukan Pembahasan untuk memberikan tanggapan, masukan, rekomendasi yang dilaksanakan pada rapat pleno DP Provinsi” ucapnya di Tanjungpinang, Jumat (01/12/2023).

Gubernur Ansar menambahkan bahwa keputusan ini mempertimbangkan rasa keadilan dan kondisi perekonomian serta ketenagakerjaan di Provinsi Kepulauan Riau.

“Diharapkan seluruh stakeholder dapat memperhatikan, menghormati dan mematuhi ketentuan tersebut dengan seksama,” pesannya.

Berikut adalah rincian besaran UMK tahun 2024:

  • Kota Tanjungpinang: Rp3.402.492, naik Rp123.297 (3,76%)
  • Kota Batam: Rp4.685.050, naik Rp184.610 (4,10%)
  • Kabupaten Bintan: Rp3.950.950, naik Rp51.535 (1,33%)
  • Kabupaten Karimun: Rp3.715.000, naik Rp122.981 (3,42%)
  • Kabupaten Lingga: Rp3.402.492, naik Rp123.297 (3,76%)
  • Kabupaten Natuna: Rp3.406.575, naik Rp68.972 (2,07%)
  • Kabupaten Kepulauan Anambas: Rp3.835.605, naik Rp78.045 (2,08%)

Perlu dicatat bahwa Upah Minimum hanya berlaku bagi pekerja yang bekerja 0-1 tahun, sedangkan pekerja dengan masa kerja lebih dari 1 tahun harus disesuaikan dengan Struktur dan Skala Upah perusahaan.

Penulis/Editor: Panca

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *