Tanjungpinang, MR – Penyidik Komisi Pemberantas Korupsi (KPK) masih terus mengusut kasus dugaan tindak pidana korupsi pengaturan barang kena Cukai dalam pengelolaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Bintan Wilayah Kabupaten Bintan Tahun 2016 hingga 2018.
Pelaksana Tugas (Plt) Juru bicara (jubir), Ali Fikri mengatakan hingga hari ini sudah ada tiga pejabat Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bintan yang diperiksa KPK terkait kasus tersebut, di Mapolres Tanjungpinang.
Tiga pejabat Pemkab tersebut antara lain, mantan Kepala BP Bintan Tahun 2011 Mardiah, yang sekarang menjabat sebagai Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana (DP3KB).
Kemudian, kata dia mantan wakil BP Bintan Muhammad Hendri, yang sekarang menjabat sebagai Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Bintan. Dan mantan anggota (4) pengawasan pengendalian BP Bintan Tahun 2016 Radif anandra.
“Hari ini dilakukan pemeriksaan saksi dugaan TPK terkait pengaturan barang kena Cukai dalam pengelolaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Bintan Wilayah Kabupaten Bintan Tahun 2016 sampai 2018,” ujarnya, Jum’at (26/2/2021) siang.
Sebelumnya, KPK juga sudah melakukan pemeriksaan terhadap Kepala Dinas Perpustakaan, Edi Pribadi dan Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Anak, Mardiah, pada Kamis (25/2/2021) kemarin.
Sementara, itu Pelaksana Tugas (Plt) Juru bicara (jubir) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Ali Fikri menjawab konfirmasi media ini.
“Bahwa benar, KPK saat ini sedang melakukan penyidikan dugaan Tindak Pidana Korupsi (TPK) terkaik pengaturan barang kena Cukai dalam pengelolaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Bintan Wilayah Kabupaten Bintan Tahun 2016 sampai 2018,” sebutnya melalui pesan whatsap, Kamis (25/02/2021).
Fikri juga mengatakan, belum dapat menyampaikan detail kasus dan tersangkanya. karena sebagaimana telah disampaikan, bahwa kebijakan Pimpinan KPK terkait ini adalah pengumuman tersangka akan dilakukan saat penangkapan atau penahanan telah dilakukan terhadap para tersangka.
“Pada waktunya KPK pasti akan memberitahukan kepada masyarakat tentang konstruksi perkara, alat buktinya apa saja dan akan dijelaskan siapa yang telah di tetapkan sebagai tersangka beserta pasal sangkaannya,” jelasnya.
“Namun demikian, kami memastikan, sebagai bentuk transparansi kepada publik, KPK akan menginformasikan setiap perkembangan penanganan perkara ini,” tungkasnya.(red)
