Jakarta,mejaredaksi – Kementerian Pariwisata (Kemenpar) bersama Indonesia Sustainable Tourism Council (ISTC) kembali mendorong pariwisata berkualitas dan berkelanjutan melalui Sustainable Tourism Development Forum (STDev Forum) Series #5.
Forum yang digelar secara daring, Kamis (27/8/2026), menjadi ruang bagi pemerintah, akademisi, pelaku usaha dan pemangku kepentingan lainnya untuk membahas arah pembangunan pariwisata Indonesia yang tidak hanya mengejar pertumbuhan ekonomi, tetapi juga menjaga lingkungan, budaya dan kesejahteraan masyarakat.
Menteri Pariwisata (Menpar), Widiyanti Putri Wardhana, mengatakan kekayaan alam dan budaya Indonesia harus dikelola dengan pendekatan yang berkelanjutan agar manfaat pariwisata dapat dirasakan masyarakat dalam jangka panjang.
“Pembangunan pariwisata tidak cukup hanya mengejar pertumbuhan, tetapi harus memastikan manfaat bagi masyarakat, menjaga lingkungan, dan meningkatkan kualitas pengalaman wisatawan,” kata Widiyanti.
STDev Forum Series #5 mengangkat tema “Pariwisata Berkualitas sebagai Wujud Kedaulatan: Dari Tantangan Menuju Aksi Kolaborasi.”
Menurutnya, penerapan pariwisata berkelanjutan perlu dilakukan secara terukur, berbasis data dan disesuaikan dengan kapasitas masing-masing destinasi.
“ISTC memiliki peran strategis dalam menjaga standar, memperkuat kapasitas, serta mengonsolidasikan penerapan pariwisata berkelanjutan di tingkat nasional,” ujarnya.
Dekan Fakultas Pariwisata Universitas Pelita Harapan sekaligus Ketua Umum HILDIKTIPARI, Diena Mutiara Lemy, menilai Indonesia perlu mengubah pola pengembangan pariwisata yang terlalu ekstraktif menuju ekosistem yang lebih adaptif.
Menurutnya, mass tourism tidak harus dihapus, tetapi perlu direkonstruksi agar tekanan terhadap daya dukung destinasi dapat dikendalikan.
“Mass tourism bukanlah sesuatu yang sepenuhnya negatif. Mass tourism merupakan salah satu bentuk pariwisata yang memungkinkan keterjangkauan bagi banyak kalangan. Jadi, mass tourism tidak harus dihapus, melainkan perlu direkonstruksi,” ucap Diena.
Ia memperkenalkan kerangka ALCIS yang mencakup attractiveness, localness, competitiveness, inclusiveness, dan sustainability sebagai pendekatan dalam membangun ekosistem pariwisata yang lebih terintegrasi.
Sementara itu, Guru Besar Universitas Sumatera Utara, Nurlisa Ginting menekankan pentingnya perencanaan, visi dan tata ruang yang jelas di setiap destinasi.
Menurutnya, keberhasilan pariwisata tidak cukup diukur dari jumlah kunjungan dan lama tinggal wisatawan. Kondisi lingkungan, keberlanjutan budaya, kesejahteraan masyarakat dan pemerataan ekonomi juga perlu menjadi indikator.
“Diperlukan indikator yang mencakup kondisi kesehatan lingkungan, vitalitas budaya, kesejahteraan warga lokal, serta distribusi ekonomi yang adil,” kata Nurlisa.
Guru Besar Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Universitas Sam Ratulangi, Winda Mercedes Mingkid, turut menyoroti pengembangan wisata bahari. Ia mengatakan pertumbuhan wisata harus berjalan seimbang dengan perlindungan ekosistem laut dan pesisir.
“Oleh karena itu, pengembangan destinasi wisata bahari wajib mengintegrasikan aspek ekonomi, sosial, budaya, dan lingkungan hidup secara seimbang,” ujarnya.
Winda menilai masyarakat lokal harus ditempatkan sebagai pelaku sekaligus penerima manfaat utama. Perencanaan ruang laut juga diperlukan untuk membagi kawasan konservasi, wisata dan perikanan.
“Model wisata bahari terbaik adalah model yang melindungi alam, memberdayakan masyarakat, serta memberikan pengalaman yang berharga bagi wisatawan,” pungkasnya.
