Tanjungpinang, mejaredaksi – Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) tengah menggenjot Pendapatan Asli Daerah (PAD) 2025 yang hingga Juli baru menyentuh angka 53 persen dari target Rp1,7 triliun. Namun, sorotan muncul agar optimalisasi tak hanya bertumpu pada daratan, melainkan juga kekayaan laut Kepri.
Gubernur Kepri Ansar Ahmad menyebut pihaknya kini fokus menyusun regulasi untuk menggali sumber-sumber baru PAD, seperti retribusi alat berat, pajak air permukaan, dan pajak air bawah tanah.
“Realisasinya sejauh ini sudah Rp901 miliar, salah satunya dari pajak kendaraan bermotor dan dividen Bank Riau Kepri Syariah (BRKS),” ujar Ansar, Rabu (6/8/2025).
Namun, Sekretaris Komisi II DPRD Kepri, Wahyu Wahyudin, mendorong pemprov agar lebih visioner dengan menggarap potensi maritim. Ia menilai, PAD Kepri bisa melonjak bila sektor transportasi laut internasional dimaksimalkan, mengingat 96 persen wilayah Kepri adalah perairan.
Salah satu gagasannya adalah mengaktifkan kapal cepat milik BUMD Badan Usaha Pelabuhan (BUP) Kepri untuk melayani rute internasional seperti Batam–Singapura, guna menekan dominasi harga tinggi dari swasta.
“BUP punya saldo belasan miliar, kenapa tidak digunakan untuk bersaing langsung dengan swasta? Ini peluang besar untuk mendongkrak PAD,” tegas Wahyu.
Langkah diversifikasi sumber pendapatan ini dinilai penting agar Kepri tidak bergantung pada pos-pos tradisional dan mampu memanfaatkan posisi geografisnya secara maksimal.
