Aksi Lanjutan Nelayan Pulau Numbing, Desak DKP Kepri Hentikan Sedimentasi Laut

Tanjungpinang,mejaredaksi – Masyarakat nelayan dari Pulau Numbing kembali menggelar aksi damai di Kantor Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Provinsi Kepulauan Riau (Kepri), Selasa (12/5/2026).

Aksi ini merupakan lanjutan perjuangan warga yang sebelumnya telah melakukan Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi II DPRD Kepri terkait dampak sedimentasi pasir laut.

Dalam aksi tersebut, masyarakat menyoroti aktivitas kapal sedimentasi yang dinilai mengganggu ruang tangkap nelayan dan merusak ekosistem laut di wilayah pesisir Kepri.

Koordinator aksi, Rudi Herdiawan mengatakan, kedatangan mereka ke DKP Kepri untuk meminta kepastian tindak lanjut pemerintah terhadap keluhan masyarakat nelayan yang terdampak.

“Kami sebelumnya sudah melakukan aksi dan dijanjikan akan ada tim turun ke lokasi. Tapi sampai seminggu ditunggu belum juga turun, sehingga kami kembali datang bersama masyarakat nelayan,” ujarnya.

Menurutnya, wilayah terdampak sedimentasi meliputi empat kecamatan di dua kabupaten, yakni Bintan dan Lingga.

“Nelayan dari Berakit sampai Dendun mencari ikan di wilayah itu. Pernah jaring mereka ditabrak hingga putus oleh kapal sedimentasi,”katanya.

Berita terkait:Penolakan Sedimentasi Numbing Meluas, Nelayan Tuntut Transparansi

Ia menilai aktivitas sedimentasi juga menyebabkan air laut menjadi keruh dan mengganggu kawasan rompong tempat nelayan mencari ikan.

“Titik rompong nelayan itu berada di lokasi sedimentasi. Belum lagi dampak air keruh yang membuat nelayan sulit menangkap ikan,” jelasnya.

Dari hasil mediasi bersama Sekretaris Daerah Provinsi Kepri, Misni, pemerintah disebut akan membentuk tim untuk turun langsung menemui masyarakat nelayan.

“Besok mereka akan membentuk tim untuk turun menemui nelayan. Kami meminta agar lokasi pertemuan dilakukan di Kijang karena menjadi pusat penampungan hasil tangkapan nelayan Bintan,” ungkapnya.

Ia berharap pemerintah segera mengambil keputusan agar tidak ada ketidakpastian bagi masyarakat pesisir yang menggantungkan hidup dari hasil laut.

“sudah saya jelaskan semua ke eksekutif,legislatif kami tidak tau lagi harus kemana, karena kami berharap mereka mendengar keluhan kami,” tutupnya.