Aksi Protes Aliansi Darurat Demokrasi di DPRD Kepri, Mahasiswa dan Jurnalis Suarakan Kekecewaan Terhadap DPR

Aksi unjuk rasa memprotes DPR atas revisi UU Pilkada berlangsung di depan Gedung DPRD Kepri. Foto: Syaiful

Tanjungpinang, mejaredaksi – Puluhan mahasiswa dan jurnalis di Tanjungpinang, yang tergabung dalam Aliansi Darurat Demokrasi, menggelar aksi unjuk rasa di depan Gedung DPRD Provinsi Kepri, Jumat (23/8/2024).

Aksi ini digelar sebagai bentuk protes dan kekecewaan terhadap Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) yang akan menganulir putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait Undang-Undang Pilkada, dengan revisi Uundang-undang tersebut.

Demonstrasi ini melibatkan perwakilan dari berbagai organisasi jurnalis diantaranya, Aliansi Jurnalis Independen (AJI), Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia (IJTI), Pewarta Foto Indonesia (PFI) serta Ikatan Wartawan Online (IWO).Sementara dari mahasiswa yakni Kelompok mahasiswa Cipayung Plus.

Para pengunjuk rasa menuding bahwa bangsa Indonesia sedang dipermainkan oleh kelompok elit yang dengan sengaja mengubah aturan negara sesuai kepentingan mereka.

Salah satu mahasiswa dalam orasinya menyampaikan bahwa rezim Pemerintahan Jokowi telah menggunakan cara-cara yang tidak lazim dan cenderung kotor untuk memperkuat kekuasaannya.

“Mahasiswa Kepulauan hadir untuk menyuarakan aspirasi rakyat karena DPR dan Pemerintah sudah tidak becus mengurus rakyatnya,” tegasnya.

Mereka juga menuntut agar seluruh anggota DPRD Kepri mendukung putusan MK dan menolak pengesahan Revisi Undang-Undang Pilkada versi DPR.

“Tolak tolak, DPR dewan penghianat rakyat,” teriak para pengunjuk rasa.

Polisi dan Satpol PP menghadang pengunjuk rasa dari Aliansi Darurat Demokrasi masuk ke halaman kantor DPRD Kepri. Foto: Syaiful

Ketua Aliansi Jurnalis (AJI) Tanjungpinang, Sutana, menyatakan bahwa aksi ini merupakan lanjutan dari aksi di pusat. Ia menegaskan bahwa mereka akan terus mengawal putusan MK hingga diterbitkannya PKPU oleh DPR sesuai dengan putusan tersebut.

Sutana juga menyayangkan ketidakhadiran anggota DPRD saat massa menuntut hak-hak mereka di depan gedung dewan. “Kami kecewa, dari 45 anggota DPRD Kepri, tak ada satupun yang hadir di sini,” ujarnya.

Aksi sempat memanas ketika pengunjuk rasa berusaha masuk ke gedung dan menggelar sidang rakyat, namun dihalangi oleh pihak kepolisian.

Aksi ini berakhir damai dengan penyampaian pernyataan sikap dari mahasiswa yang diterima oleh staf Sekretariat DPRD Kepri.

Penulis/Editor: Syaiful

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *