Tanjungpinang, mejaredaksi – Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau (Pemprov Kepri) memperkuat kesiapsiagaan menghadapi puncak musim hujan dan dampak perubahan iklim menyusul meningkatnya jumlah kejadian bencana sepanjang 2026.
Berdasarkan data yang disampaikan Sekretaris Daerah Provinsi Kepri, Misni, tercatat sebanyak 1.231 kejadian bencana di wilayah tersebut selama Januari hingga September 2026. Angka ini meningkat dibandingkan total 948 kejadian bencana sepanjang 2025.
Kondisi tersebut menjadi perhatian serius Pemprov Kepri untuk memperkuat langkah pencegahan, mitigasi, serta koordinasi lintas sektor guna mengantisipasi potensi bencana hidrometeorologi.
Upaya itu dibahas dalam Rapat Koordinasi Lintas Sektor Kesiapsiagaan Menghadapi Puncak Musim Hujan dan Dampak Perubahan Iklim di Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2026 yang dibuka Sekdaprov Kepri Misni di Aula Wan Seri Beni, Dompak, Selasa (3/11/2026).
Kegiatan tersebut dihadiri pimpinan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Kepri, pimpinan instansi vertikal, kepala organisasi perangkat daerah (OPD) Pemprov Kepri, Anggota DPRD Kepri Aziz Martindas, serta Kepala BMKG Tanjungpinang Ahmad Kosasi sebagai narasumber.
Dalam sambutannya, Misni mengungkapkan bahwa sepanjang 2025 terdapat 948 kejadian bencana di Kepulauan Riau. Jumlah tersebut terdiri atas 210 kejadian banjir, 50 tanah longsor, 200 kebakaran, serta 488 kejadian puting beliung, angin kencang, gelombang tinggi, dan bencana lainnya.
Kabupaten Bintan menjadi wilayah dengan kejadian bencana terbanyak, yakni 268 kejadian. Berikutnya Kota Tanjungpinang dengan 238 kejadian, Natuna 111 kejadian, Karimun 96 kejadian, Kepulauan Anambas 95 kejadian, Batam 81 kejadian, dan Lingga 50 kejadian.
Sementara itu, jumlah kejadian bencana selama Januari hingga September 2026 telah mencapai 1.231 kejadian.
“Peningkatan jumlah kejadian bencana ini harus menjadi perhatian bersama. Kita tidak boleh hanya bergerak ketika bencana terjadi, tetapi harus memperkuat langkah pencegahan dan mitigasi sejak dini,” ungkap Misni.
Menurutnya, perubahan iklim yang memengaruhi dinamika cuaca menuntut seluruh pihak meningkatkan kewaspadaan. Terlebih, karakteristik Kepulauan Riau sebagai wilayah kepulauan menghadirkan tantangan tersendiri dalam penanganan bencana, mulai dari akses antarpulau hingga distribusi personel dan logistik.
Untuk menghadapi potensi bencana selama puncak musim hujan, Misni menekankan pentingnya tujuh langkah strategis yang harus ditindaklanjuti seluruh instansi terkait.
Langkah tersebut meliputi penguatan koordinasi dan komando lintas sektor, optimalisasi sistem informasi dan peringatan dini, serta memastikan kesiapan personel, peralatan, dan logistik evakuasi.
Pemprov Kepri juga mendorong penguatan mitigasi melalui pemeliharaan drainase, pembersihan saluran air, dan pembangunan kolam retensi untuk mengurangi risiko banjir.
Selain itu, keterlibatan masyarakat, dunia usaha, media massa, dan perguruan tinggi dinilai penting dalam membangun kesadaran serta ketangguhan menghadapi bencana.
Misni meminta agar berbagai langkah kesiapsiagaan tersebut tidak berhenti pada kesepakatan rapat, tetapi dilaksanakan melalui evaluasi berkala dan dimasukkan ke dalam dokumen perencanaan serta penganggaran masing-masing instansi.
“Penanggulangan bencana tidak bisa dilakukan oleh satu instansi saja. Dibutuhkan komitmen, koordinasi dan keterlibatan seluruh pihak agar setiap potensi bencana dapat diantisipasi dan ditangani dengan cepat dan tepat,” tegasnya.
Kepala Pelaksana BPBD Kepri, Aludin Andi, menjelaskan bahwa rapat koordinasi tersebut bertujuan menyatukan langkah seluruh unsur terkait dalam menghadapi potensi bencana selama puncak musim hujan.
Menurutnya, sinergi lintas sektor diperlukan agar setiap instansi memiliki kesiapan yang selaras dalam melakukan pencegahan, penanganan darurat, hingga pemulihan pascabencana.
“Melalui rapat koordinasi ini, kita ingin memperkuat koordinasi, komunikasi dan sinergi lintas sektor agar seluruh unsur memiliki kesiapan yang sama dalam menghadapi potensi bencana hidrometeorologi di Kepulauan Riau,” kata Andi.
Ia menyebutkan sejumlah ancaman yang perlu diantisipasi, di antaranya banjir, tanah longsor, angin kencang, gelombang tinggi, dan cuaca ekstrem.
Karena itu, kesiapan sistem peringatan dini, personel, peralatan, serta mekanisme komunikasi antarlembaga menjadi bagian penting dalam upaya meminimalkan risiko dan dampak bencana.
Dalam rangkaian kegiatan tersebut, Pemprov Kepri juga meresmikan Gedung Pusat Pengendalian Operasi (Pusdalops) BPBD Provinsi Kepulauan Riau.
Gedung ini diharapkan dapat memperkuat fungsi pemantauan, pengumpulan informasi, koordinasi, serta pengendalian operasi penanggulangan bencana di wilayah Kepri.
Keberadaan Pusdalops menjadi salah satu upaya untuk mendukung pengelolaan informasi kebencanaan dan mempercepat koordinasi ketika terjadi situasi darurat.
Kegiatan kemudian dilanjutkan dengan penandatanganan berita acara antara Pemprov Kepri, Forkopimda Kepri, dan instansi vertikal sebagai bentuk komitmen bersama dalam memperkuat kesiapsiagaan menghadapi potensi bencana.
