Batam,mejaredaksi – Badan Pengusahaan (BP) Batam memilih menunda implementasi penyesuaian tarif layanan peti kemas di Terminal Peti Kemas (TPK) Batu Ampar hingga 31 Agustus 2026.
Langkah ini diambil sebagai bagian dari evaluasi menyeluruh terhadap struktur biaya logistik agar iklim investasi dan daya saing industri di Batam tetap terjaga.
Keputusan tersebut dihasilkan setelah BP Batam dialog bersama asosiasi pelaku usaha, operator terminal, perusahaan logistik, pengguna jasa, serta berbagai instansi terkait di Conference Hall IT Center BP Batam, Kamis (25/6/2026).
Selain menunda pemberlakuan tarif baru, BP Batam juga memastikan pengguna jasa yang telah membayar menggunakan tarif terbaru akan menerima pengembalian selisih biaya sesuai ketentuan.
Anggota/Deputi Bidang Pengusahaan BP Batam, Denny Tondano, menegaskan bahwa evaluasi dilakukan agar setiap kebijakan yang diterapkan benar-benar memberikan manfaat nyata bagi dunia usaha.
“Evaluasi dilakukan untuk memastikan setiap kebijakan benar-benar memberikan manfaat bagi pengguna jasa, meningkatkan kualitas pelayanan, dan memperkuat daya saing Batam,” ujarnya.
Menurutnya, transformasi TPK Batu Ampar terus berjalan melalui modernisasi fasilitas, peningkatan produktivitas operasional, hingga penguatan konektivitas pelayaran internasional.
“Aktivitas bongkar muat di pelabuhan tersebut menunjukkan tren positif. Sepanjang Januari hingga Mei 2026, volume peti kemas mencapai 222.131 TEUs, meningkat sekitar 16 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Produktivitas bongkar muat juga meningkat hingga 40 box per jam,”jelasnya.
Ia menjelaskan, hasil pembahasan bersama pelaku usaha menunjukkan bahwa tarif pelayanan yang dikelola BP Batam hanya menyumbang sekitar 18 persen dari total biaya logistik rute Batam-Singapura.
Sementara sebagian besar biaya lainnya berasal dari komponen jasa feeder dan transshipment.
Temuan tersebut menjadi dasar bagi BP Batam untuk mengkaji kembali struktur biaya logistik secara menyeluruh agar kebijakan yang diterapkan lebih efektif dalam meningkatkan efisiensi tanpa membebani pelaku usaha.
“Target kami ke depan adalah menghadirkan pelayanan pelabuhan yang lebih modern sekaligus meningkatkan kepercayaan investor. Karena itu, setiap kebijakan akan kami susun secara terbuka, berbasis data, dan melalui dialog bersama dunia usaha,” tutupnya.
