Tanjungpinang, mejaredaksi – Pelabuhan Tanjung Moco kembali menjadi sorotan setelah Direktorat Jenderal Perhubungan Laut (Ditjen Hubla) Kementerian Perhubungan meminta pengembalian aset yang selama ini dikelola Badan Pengusahaan (BP) Tanjungpinang. Permintaan tersebut muncul akibat ditemukannya kesalahan administrasi dalam penetapan pengelolaan sebelumnya.
Kepala BP Tanjungpinang, Cokky Wijaya Saputra, membenarkan bahwa pelabuhan yang berada di kawasan Pulau Dompak itu tengah dalam proses pengembalian. Meski demikian, ia menegaskan BP tidak akan tinggal diam.
“Kondisi saat ini Pelabuhan Moco diminta kembali oleh Perhubungan Laut. Setelah proses selesai, kami langsung ajukan permintaan pengelolaan lagi,” ujar Cokky, Selasa (9/12/2025).
Langkah ini bukan tanpa alasan. Pelabuhan Moco baru kembali berdenyut sejak BP Tanjungpinang turun tangan mengoperasikannya pada awal 2025, setelah belasan tahun terbengkalai tanpa aktivitas. Sejak beroperasi, geliat bongkar muat mulai muncul dan memberi efek ekonomi bagi masyarakat Tanjungpinang.
“Selama ini pelabuhan itu tidak aktif. Begitu kami kelola, pelabuhan hidup lagi. Ini berdampak langsung pada aktivitas ekonomi di sekitar kawasan,” tegasnya.
Lebih jauh, pengoperasian Pelabuhan Moco diyakini menjadi pintu promosi kawasan Free Trade Zone (FTZ) di Dompak. Bahkan, kapal perintis Sabuk Nusantara dijadwalkan mulai bersandar di pelabuhan tersebut pada awal 2026, membuka peluang konektivitas baru antarwilayah.
Untuk mendukung layanan, BP Tanjungpinang telah menyiapkan berbagai fasilitas dasar seperti pos penjagaan, toilet, hingga ruang tunggu untuk penumpang.
“Jadi akan kita minta lagi pengelolaannya. Harapan besar kami, ke depan bisa dikelola bersama dengan dinas terkait agar Pelabuhan Moco punya dampak ekonomi lebih kuat,” pungkas Cokky.
