Tanjungpinang, mejaredaksi – Setelah satu dekade menjadi tumpukan tak bernilai, sisa stockpile bijih bauksit di Kepulauan Riau akhirnya dibuka jalan pemanfaatannya berkat kerja nyata Desk Koordinasi Peningkatan Penerimaan Devisa Negara (PPDN). Tim yang dibentuk melalui Kepmenkopolkam Nomor 151 Tahun 2024 ini berhasil mengubah potensi pasif menjadi sumber penerimaan negara aktif.
Peluncuran resmi pemanfaatan sisa stockpile bauksit digelar di Desa Tanjung Moco, Bintan, Senin (28/7/2025).
Hadir dalam acara tersebut Plt. Wakil Jaksa Agung RI, Asep Nana Mulyana, Wamenko Polhukam Letjen TNI (Purn) Lodewijk F Paulus, dan seluruh unsur tim Desk PPDN.
Sekretaris Jaksa Agung Muda Intelijen Sarjono Turin yang merupakan salah anggota tim Desk PPDN mengungkapkan bahwa Desk PPDN berhasil mengidentifikasi dan menindaklanjuti tumpukan bijih bauksit yang selama ini terabaikan akibat regulasi ekspor. Volume bauksit mencapai 4,25 juta metrik ton, dengan nilai taksiran sekitar Rp1,4 triliun.
“Ini hasil kerja proaktif dan sinergi antar-lembaga. Kami bentuk Satgas, lakukan koordinasi intensif, dan hasilnya hari ini nyata dari barang tak bergerak jadi tambang devisa,” ujar Sarjono.
Stockpile ini rencananya akan dilelang melalui mekanisme Barang Milik Negara (BMN) Minerba sebagaimana diatur dalam PP 96/2021. Langkah ini menjadi model tata kelola aset tambang terbengkalai agar bisa berkontribusi pada kas negara.
Plt. Wakil Jaksa Agung menambahkan bahwa keberhasilan ini menjadi bukti perubahan paradigma penegakan hukum.
“Kami tak hanya bicara hilir, tapi juga menyelamatkan keuangan negara dari hulu,” ujarnya.
Sementara itu, Wamenko Polkam menekankan bahwa Desk PPDN dibentuk untuk memecah kebuntuan birokrasi dan mendorong kolaborasi lintas sektoral.
“Ini adalah bentuk keberhasilan kerjasama lintas sektoral demi memperkuat ketahanan ekonomi nasional,” tegasnya.
Dalam kesempatan yang sama, Gubernur Kepri Ansar Ahmad, mengapresiasi penuh kolaborasi antar instansi pusat dan daerah. Ia juga menyuarakan aspirasi daerah agar bagian dari devisa yang dihasilkan dapat dialokasikan untuk memperkuat fiskal daerah.
“Kami di daerah kepulauan dan perbatasan ini punya tantangan khusus. Jika negara mendapat devisa dari sini, kiranya ada pula kontribusi langsung ke daerah agar kami bisa terus membangun semangat kebangsaan dan kesejahteraan masyarakat,” ujar Ansar.
