Tanjungpinang, mejaredaksi – Dinas Sosial (Dinsos) Provinsi Kepulauan Riau mengaku tidak memiliki data penerima bantuan sosial (bansos) yang memuat informasi profesi, termasuk dugaan adanya dokter dan pegawai BUMN sebagai penerima, seperti temuan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK).
Kepala Bidang Penanganan Fakir Miskin Dinsos Kepri, Irwanto, menjelaskan bahwa penyaluran bansos dilakukan langsung oleh pemerintah pusat. Karena itu, baik provinsi maupun kabupaten/kota hanya menerima rekap jumlah penerima tanpa rincian profesi.
“Kami memang tidak punya data profesi penerima bansos. Semua data itu ada di pusat,” kata Irwanto, Senin (11/8/2025).
Data Dinsos Kepri mencatat, penerima Program Keluarga Harapan (PKH) di Kepri mencapai 48.917 keluarga. Sementara penerima Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) tercatat 63.495 keluarga. Kota Batam menjadi daerah dengan penerima terbanyak di kedua program tersebut.
Irwanto menambahkan, angka kemiskinan di Kepri pada Maret 2025 berada di 4,44 persen atau sekitar 109,98 ribu orang, turun dibanding September 2024 yang tercatat 4,78 persen.
Meski angka kemiskinan turun, transparansi data penerima bansos dinilai penting untuk memastikan bantuan tepat sasaran dan menghindari potensi penerimaan ganda oleh warga berpenghasilan tinggi.
