Gubernur Ansar Jadi Responden Perdana Sensus Ekonomi 2026 di Kepri, Ajak Warga Berikan Data Jujur

Tanjungpinang, mejaredaksi – Gubernur Kepulauan Riau (Kepri), Ansar Ahmad menjadi responden perdana dalam pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 yang resmi dimulai di Provinsi Kepri, Senin (15/6/2026).

Pendataan yang dilakukan Badan Pusat Statistik (BPS) tersebut berlangsung di kediaman pribadi Ansar Ahmad di Tanjungpinang dan menandai dimulainya proses pengumpulan data ekonomi masyarakat serta dunia usaha yang akan berlangsung hingga 31 Agustus 2026.

Gubernur Ansar menegaskan, keberhasilan sensus sangat bergantung pada partisipasi masyarakat dalam memberikan data yang benar dan lengkap kepada petugas.

“Saya mengajak seluruh masyarakat Kepulauan Riau untuk menerima petugas sensus dengan baik dan memberikan informasi yang jujur serta lengkap. Data yang akurat akan menjadi dasar pemerintah dalam menyusun kebijakan pembangunan ekonomi yang tepat sasaran,” katanya.

Petugas Sensus Ekonomi 2026 mewawancarai Gubernur Kepri, Ansar Ahmad, foto; Diskominfo Kepri

Menurutnya, hasil sensus akan menjadi pijakan penting bagi pemerintah dalam merancang program pembangunan yang mampu mendorong pertumbuhan ekonomi sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

“Kalau datanya baik, maka kebijakan yang diambil pemerintah juga akan lebih tepat. Karena itu partisipasi masyarakat sangat menentukan kualitas hasil sensus ini,” ujarnya.

Sementara itu, Kepala BPS Provinsi Kepri, Toto Haryanto Silitonga, menjelaskan Sensus Ekonomi 2026 tidak hanya menyasar pelaku usaha besar, tetapi juga rumah tangga, UMKM, pedagang keliling hingga pelaku ekonomi digital.

“Seluruh aktivitas ekonomi akan kami data, mulai dari usaha rumahan, UMKM, hingga kreator konten digital yang memperoleh penghasilan dari platform media sosial. Tujuannya agar pemerintah memiliki gambaran ekonomi yang lebih lengkap dan terkini,” jelas Toto.

Ia menyebut BPS telah menyiapkan sistem pengawasan berbasis digital melalui aplikasi FASIH dan dashboard monitoring untuk memastikan kualitas serta akurasi data yang dikumpulkan petugas di lapangan.

“Melalui sistem ini kami bisa memantau progres pendataan secara real time sekaligus memastikan kualitas data yang masuk sesuai standar yang ditetapkan,” pungkasnya. (Adv)