Jakarta, MR – Gubernur Kepri Ansar Ahmad dan Ketua DPRD Jumaga Nadeak menghadiri entry meeting atas pemeriksaan laporan keuangan Kementrian/Lembaga dan Pemerintah Daerah Tahun 2022.
Kegiatan digelar oleh Badan Pemeriksa keuangan Republik Indonesia di Gedung Tower BPK RI JI Gatot Subroto No31 Jakarta Pusat, Kamis, (9/2).
Provinsi Kepri termasuk entitas pemeriksaan yang dilaksanakan oleh Auditorat Utama Keuangan Negara V (AKN V) BPK RI.
Juga dua kementerian, empat badan/lembaga, serta 15 provinsi serta 267 kabupaten/Kota lain di Indonesia.
Kegiatan ini dihadiri oleh para pimpinan utama serta pejabat kementerian/lembaga, AKN V BPK.
Ketua BPK RI, Isma Yatun melalui Anggota V BPK RI Ahmadi Noor Supit mengatakan, entry meeting merupakan bentuk komunikasi awal antara BPK selaku pemeriksa dengan kementerian dan lembaga yang akan diperiksa.
Tujuannya untuk mewujudkan kesamaan persepsi terhadap proses dan pelaksanaan pemeriksaan.
Pemeriksaan bersifat mandatory dan dilaksanakan oleh BPK setiap tahun, untuk menilai kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan.
“Pemeriksaan keuangan, bertujuan untuk menilai kewajaran laporan keuangan dengan output berupa opini atas laporan keuangan,” kata Ahmadi.
Opini dimaksud memiliki beberapa arti penting. Di antaranya meningkatkan kepercayaan publik atas kredibilitas dan keandalan informasi yang disajikan, serta meningkatkan rating dan citra positif pada stakeholder.
Menuntut Komitmen Pimpinan Entitas
Tingginya komitmen pimpinan entitas serta didukung sistem pengendalian intern (SPI) yang kuat dapat mendorong terwujudnya akuntabilitas keuangan. Ini akan tercermin pada capaian opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) serta good governance dan clean government.
“Dalam seluruh tahapan pengelolaan keuangan negara diperlukan penguatan SPI yang baik dalam rangka memitigasi risiko permasalahan yang dapat muncul pada setiap tahapan siklus anggaran,” jelasnya.
Senada dengan itu, Gubernur Kepri Ansar Ahmad mengatakan entri meeting ini sebagai evaluasi dari tata kelola pemerintahan yang bersih dan terbuka khususnya di Kepri.
“Saya minta agar semua OPD untuk memberikan penjelasan yang baik kepada BPK dari laporan keuangan tersebut” ujar Ansar.
Penulis/Editor: Andri
