Tanjungpinang, mejaredaksi – Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau kembali memacu dua agenda penting jelang Natal dan Tahun Baru (Nataru) 2025. Bukan hanya mengencangkan pengendalian inflasi, tetapi sekaligus mengakselerasi digitalisasi layanan publik, dua mesin yang diyakini Gubernur Ansar Ahmad sebagai penggerak utama daya saing daerah.
Hal ini ditegaskan dalam High Level Meeting TPID dan TP2DD yang digelar di Kantor Gubernur Kepri, Dompak, Senin (24/11/2025).
Ansar mengungkapkan inflasi Kepri pada Oktober 2025 tercatat 0,36 persen (mtm) dan 3,01 persen (yoy), masih aman di jalur target nasional. Meski begitu, ia mengingatkan potensi gejolak harga akibat cuaca ekstrem dan lonjakan permintaan menjelang akhir tahun.
Komoditas yang masuk radar pemantauan ketat: cabai merah, beras, ikan selar, minyak goreng, telur, dan ayam ras.
Instruksi Gubernur. OPD harus lebih sigap memperbarui neraca pangan, memperlancar distribusi, dan memperkuat koordinasi lintas sektor.
Ansar turut menyoroti turunnya Indeks Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (IETPD) dari 99,75 menjadi 98,8.
Ia meminta semua OPD mengoptimalkan kanal pembayaran digital, mulai dari QRIS, KKPD, hingga sistem transaksi elektronik lainnya.
“Digitalisasi bukan sekadar efisiensi. Ini pintu percepatan reformasi birokrasi dan pelayanan publik,” tegas Ansar.
Kepala BI Kepri, Rony Widijarto, memaparkan pertumbuhan ekonomi daerah yang mencapai 7,48 persen (yoy), salah satu tertinggi di Indonesia.
Transaksi QRIS juga melejit 194 persen, menembus nilai Rp9,04 triliun sepanjang Januari–Oktober 2025.
Menurut Rony, digitalisasi bukan hanya memudahkan UMKM bertransaksi, tapi juga membuka akses pembiayaan lewat rekam jejak digital.
Kepala BPS Kepri, Margaretha Ari Anggorowati, optimistis inflasi akhir tahun dapat ditekan di bawah 3,5 persen. Ia menyebut program pengendalian harga berjalan efektif, termasuk program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang tidak menimbulkan tekanan harga.
Rangkaian kegiatan juga diramaikan dengan penyerahan alat pertanian dan fasilitas digital farming kepada kelompok tani, koperasi, dan pesantren. Langkah ini diharapkan memperkuat ketahanan pangan lokal—sekaligus membuat sektor pertanian Kepri makin “melek digital”.
Mengakhiri rapat, Gubernur Ansar menegaskan pentingnya sinergi antara pemda, Bank Indonesia, BPS, Bulog, serta seluruh pemangku kepentingan.
“Dengan kerja sama yang solid, Kepri akan siap menghadapi dinamika ekonomi dan menjaga kesejahteraan masyarakat,” ujarnya.
Rapat ini juga dihadiri jajaran Bulog, Pj. Sekda Kepri, pimpinan OPD, serta perwakilan kelompok tani dan pesantren se-Kepri.
