Tanjungpinang, mejaredaksi – Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau terus memperkuat implementasi Program Satu Data Indonesia (SDI) guna mendorong pembangunan yang lebih tepat sasaran dan berbasis bukti.
Komitmen ini ditegaskan dalam Rapat Manajemen dan Tata Kelola Data Tahap I yang digelar di Kantor Gubernur Kepri, Rabu (11/6/2025).
Kegiatan ini melibatkan Badan Pusat Statistik (BPS) Kepri, Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kepri, serta Bappeda selaku koordinator SDI daerah.
Kepala BPS Kepri, Margaretha Ari Anggorowati, menyoroti pentingnya data berkualitas dalam perumusan kebijakan publik.
“Dengan pertumbuhan ekonomi Kepri mencapai 5,16% dan IPM sebesar 79,89, data harus menjadi fondasi utama pembangunan,” tegasnya.
Margaretha juga mengungkapkan bahwa BPS telah menerbitkan 98 rekomendasi statistik sektoral sejak 2023 dan berhasil meningkatkan Indeks Pembangunan Statistik dari kategori “Cukup” ke “Baik” pada 2024.
Sementara itu, Kadis Kominfo Kepri Hendri Kurniadi menjelaskan, pihaknya telah mengumpulkan 4.229 dataset melalui SIPD e-Walidata. Sebanyak 301 dataset telah dipublikasikan di Portal Satu Data Kepri dan terintegrasi dengan SDI nasional.
“Kami terus menjembatani produsen dan pembina data untuk menjamin kualitas melalui pembinaan teknis seperti metadata dan GSBPM,” ujarnya.
Meski begitu, Hendri juga mengatakan masih ada tantangan seperti minimnya SDM statistik dan lemahnya sinergi lintas sektor.
Untuk itu, Pemprov Kepri mendorong penguatan kelembagaan, literasi statistik ASN, adopsi big data, dan evaluasi regulasi daerah agar selaras dengan kebijakan nasional.
“SDI adalah kunci menuju tata kelola data yang akurat, terpadu dan berkualitas demi pembangunan Kepri yang transparan dan efisien,” pungkas Hendri.
Editor: Andri
