Tanjungpinang,mejaredaksi – Wali Kota Tanjungpinang, Lis Darmansyah, menegaskan pemerintah tidak menutup diri terhadap kritik masyarakat.
Menurutnya, setiap masukan yang disampaikan secara objektif justru menjadi bahan evaluasi dalam menjalankan roda pemerintahan.
Pernyataan itu disampaikan Lis menyikapi surat terbuka yang beredar di media sosial terkait belum dilaksanakannya mutasi pejabat di lingkungan Pemerintah Kota Tanjungpinang.
“Saya suka sekali kalau ada masyarakat yang mengkritik, tandanya mereka peduli, asal kritiknya objektif,” kata Lis, Jumat (09/7/2026).
Ia menjelaskan, kritik merupakan bagian dari kontrol publik yang dibutuhkan pemerintah agar setiap kebijakan diambil secara hati-hati dan sesuai kebutuhan masyarakat.
Menanggapi sorotan mengenai mutasi pejabat, Lis menegaskan belum dilaksanakannya rotasi jabatan bukan karena faktor politik maupun kepentingan individu.
Menurutnya, Pemko masih menuntaskan penataan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) setelah revisi Susunan Organisasi dan Tata Kerja (SOTK).
“Kemampuan anggaran kita terbatas, sehingga dilakukan efisiensi dan penggabungan OPD agar belanja pemerintah ke depan lebih mampu menopang kebutuhan organisasi,” ujarnya.
Ia mengatakan, saat ini Peraturan Wali Kota (Perwako) sebagai aturan pelaksana masih dalam proses di Kementerian Hukum dan Pemerintah Provinsi Kepri. Setelah seluruh regulasi selesai, barulah tahapan mutasi pejabat dapat dijalankan.
“Jangan sampai rekomendasi mutasi turun sementara aturan pelaksananya belum siap. Setelah semuanya selesai, baru kita melangkah ke tahapan berikutnya,” jelas Lis.
Di tengah kondisi fiskal yang masih terbatas, Pemko Tanjungpinang memilih memprioritaskan program yang berdampak langsung bagi masyarakat.
Salah satunya adalah menekan angka pengangguran serta mengoptimalkan pemanfaatan program tanggung jawab sosial perusahaan (CSR).
“Fokus kami saat ini adalah memastikan program yang benar-benar dirasakan masyarakat tetap berjalan di tengah keterbatasan anggaran,” tutupnya.
