Jakarta, mejaredaksi – Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf/Kabaparekraf) Sandiaga Uno, menegaskan komitmennya untuk membuka ruang diskusi terkait aspirasi dari pelaku industri pariwisata dan ekonomi kreatif mengenai kenaikan pajak hiburan.
Pernyataan ini menyusul diajukannya Judicial Review terhadap Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah ke Mahkamah Konstitusi.
Proses Judicial Review ini telah dimulai pada 3 Januari 2024 dan sedang dalam persiapan jadwal pembahasannya.
Sandiaga Uno mengajak semua pihak untuk bersabar sambil memanfaatkan kesempatan ini untuk berdiskusi mencari solusi yang dapat memajukan industri pariwisata dan ekonomi kreatif, sekaligus mendukung keuangan negara.
“Kemenparekraf hadir dengan kebijakan-kebijakan yang berpihak, dan kami akan memastikan bahwa kebijakan ini sepenuhnya memberdayakan pelaku pariwisata dan ekonomi kreatif,” ujar Sandiaga Uno usai acara “The Weekly Brief With Sandi Uno” di Gedung Sapta Pesona, Jakarta, Senin (15/1/2024).
Menparekraf membuka ruang diskusi untuk mencari solusi, termasuk kemungkinan memberikan insentif-insentif yang dapat meringankan beban pelaku usaha pariwisata dan ekonomi kreatif di sektor hiburan.
Sandiaga Uno menekankan bahwa hal ini merupakan ranah hukum, dan peran Kemenparekraf adalah menyuarakan, memfasilitasi, dan membangun kolaborasi dengan semua pihak, termasuk pemerintah daerah.
“Mungkin ada pajak 40 persen, tapi ada insentif lainnya yang mungkin bisa kita offset sehingga secara keseluruhan tidak memberatkan,” tambahnya.
Sandiaga Uno mengajak semua pihak untuk bersabar dan bekerjasama guna menciptakan situasi yang kondusif bagi seluruh ekosistem pariwisata dan ekonomi kreatif.
“Kita jangan terlalu berpolemik sehingga menimbulkan perspektif negatif. Ini penting untuk menjaga narasi positif, terutama saat Indonesia sedang menjadi sorotan positif setelah berhasil bangkit,” ungkap Sandiaga.
Penulis/Editor: Panca
