Tanjungpinang,mejaredaksi – Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau (Pemprov Kepri) menggelar Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2027 di Aula Wan Seri Beni, Dompak, Tanjungpinang, Senin (06/4/2026).
Forum tersebut membahas berbagai aspek pembangunan, mulai dari ekonomi, sosial, lingkungan, hingga budaya, dengan perhatian khusus pada daerah tertinggal, kawasan perbatasan, dan wilayah kepulauan.
Staf Ahli Bidang Pemerataan Pembangunan Regional Kementerian PPN/Bappenas, Tri Dewi Vrigiyanti, menekankan pentingnya pemerataan pembangunan sumber daya manusia sebagai modal utama kemajuan daerah.
Ia juga menyoroti potensi pariwisata Kepri yang dinilai belum dimanfaatkan secara optimal, mengingat posisi strategis provinsi ini sebagai daerah perbatasan.
“Masih banyak potensi yang perlu digali dan diprioritaskan. Saya pikir Kepri sudah mulai melangkah dengan baik dalam beberapa tahun belakangan ini,” ujar Tri Dewi.
Dari sisi ekonomi, Kepri mencatatkan pertumbuhan 6,94 persen pada 2025, melampaui rata-rata nasional sebesar 5,11 persen.
Gubernur Kepri, Ansar Ahmad, menyatakan bahwa akan menargetkan pertumbuhan ekonomi sebesar 7,3 persen pada tahun mendatang, seiring dengan target nasional yang dipatok mencapai 8 persen di akhir periode pemerintahan.
Ia juga menegaskan komitmen Pemerintah untuk menyelaraskan program pembangunan daerah dengan agenda nasional Asta Cita Presiden RI.
“Kami mendorong penguatan ekonomi melalui berbagai inovasi untuk mengantisipasi situasi krisis global. Besok, bersama OPD terkait, kita akan membahas peluang-peluang yang dapat dikembangkan, baik melalui intensifikasi maupun diversifikasi sumber-sumber potensi yang ada,” kata Ansar.
Salah satu isu yang diangkat adalah Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang bersumber dari Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR) dan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut (PKKPRL).
“Mengingat Kepri merupakan wilayah maritim, nilai PNBP sangat besar, Pemerintah terus mendorong adanya mekanisme bagi hasil dari pemerintah pusat,” ujarnya.
Ia juga menegaskan bahwa investasi menjadi kunci utama dalam perluasan lapangan kerja dan pembentukan sumber-sumber ekonomi baru di Kepri.
“Melalui pengembangan kawasan maritim Kita yakin memiliki prospek besar bagi para pelaku usaha,” tutupnya.
