Tanjungpinang, mejaredaksi – Wakil Gubernur Kepulauan Riau, Nyanyang Haris Pratamura, menggelar audiensi dengan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional (Kakanwil BPN) Kepri, Nurus Sholichin, di Kantor Gubernur Kepri, Selasa (4/3/2025) lalu.
Pertemuan ini membahas optimalisasi pemanfaatan tanah terlantar guna mendukung pembangunan dan investasi di Kepri.
Audiensi ini menindaklanjuti arahan Presiden dalam pertemuan retreat kepala daerah, yang menegaskan bahwa tanah, laut, dan udara harus dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.
Kakanwil BPN Kepri, Nurus Sholichin, mengungkapkan bahwa pemerintah tengah merevisi Peraturan Pemerintah (PP) terkait tanah terlantar.
Revisi ini bertujuan untuk memastikan pengelolaan tanah lebih optimal, termasuk untuk reforma agraria, bank tanah, Proyek Strategis Nasional (PSN), serta tanah cadangan lainnya.
“Tanah cadangan ini nantinya dapat dialokasikan untuk kepentingan strategis seperti pembangunan kampus, wakaf produktif, pesantren, dan sarana umum lainnya,” ujar Nurus.
Wagub Nyanyang menegaskan bahwa selama ini tanah terlantar menjadi kendala utama bagi investasi, terutama di kawasan strategis. Ia berharap revisi PP tersebut dapat mempertegas kebijakan terkait tanah terlantar agar lahan-lahan potensial bisa dimanfaatkan secara maksimal.
“Kita harus menginventarisasi tanah-tanah yang masuk kategori ini, termasuk aset BUMN yang terbengkalai. Jika dikelola dengan baik, banyak peluang investasi yang bisa masuk ke Kepri,” tegasnya.
Ia menambahkan, Pemprov Kepri saat ini tengah fokus menarik investasi untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Akses lahan yang bersih dari hambatan hukum akan menjadi daya tarik utama bagi investor.
Wagub juga mengapresiasi langkah ATR/BPN dalam sertifikasi aset BMN dan meminta percepatan bagi aset yang belum bersertifikat. Ke depan, koordinasi antara Pemprov Kepri dan BPN akan semakin diperkuat guna memastikan pemanfaatan lahan secara optimal di Kepri.
Editor: Andri
