Tanjungpinang, mejaredaksi – Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau (Pemprov Kepri) kembali mencetak prestasi membanggakan dengan meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI untuk ke-15 kalinya secara berturut-turut.
Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) keuangan tahun anggaran 2024 dilakukan dalam rapat paripurna DPRD Kepri, Senin (23/6/2025), yang dipimpin Ketua DPRD Iman Sutiawan.
Gubernur Kepri Ansar Ahmad menegaskan, capaian ini bukan tujuan akhir, tetapi bukti komitmen Pemprov dalam mewujudkan tata kelola keuangan yang akuntabel dan transparan.
“WTP adalah hasil kerja keras semua pihak. Kami apresiasi arahan dan rekomendasi BPK, dan siap menindaklanjuti seluruh catatan,” ujar Ansar.
Meski meraih opini tertinggi, Ansar meminta jajarannya tetap fokus menindaklanjuti temuan BPK. Ia menyoroti perencanaan anggaran yang belum sepenuhnya realistis terhadap potensi pendapatan, pengelolaan belanja di sejumlah OPD yang belum tertib, serta keterlambatan petunjuk pemungutan pajak daerah.
“Jika tidak ditangani serius, potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD) bisa hilang,” tegasnya.
Sementara itu, Ketua VI BPK RI Fathan Subehi menjelaskan bahwa pemeriksaan LKPD merupakan amanat undang-undang yang dilakukan setiap tahun.
WTP, kata dia, adalah bentuk pengakuan atas penyajian laporan keuangan yang sesuai standar akuntansi pemerintahan dan peraturan perundang-undangan.
“Ini mencerminkan kualitas sistem pengendalian internal dan kepatuhan yang baik dari Pemprov Kepri,” tutup Fathan.
