Tanjungpinang,mejaredaksi – Pimpinan Wilayah Pemuda Muhammadiyah Kepulauan Riau (Kepri) menggelar diskusi publik bertema “Kehati-hatian Fiskal terhadap Pinjaman Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) kepada Bank BJB” di Pinang Harmoni, Tanjungpinang, Selasa (28/7/2026).
Kegiatan ini menghadirkan narasa Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Provinsi Kepri Venni Meitaria Detiawati, Ahli Kebijakan dan Governance, Alfiandri, serta Akademisi Universitas Maritim Raja Ali Haji (UMRAH),Winata Wira sebagai narasumber.
Diskusi dipandu Endra Kaputra dan diikuti mahasiswa, organisasi kemahasiswaan, akademisi, serta masyarakat.
Ketua Panitia, Endra Kaputra, mengatakan forum tersebut digelar sebagai ruang edukasi publik untuk memahami latar belakang kebijakan pinjaman daerah senilai Rp400 miliar yang belakangan menjadi perhatian masyarakat.
Menurutnya, penyelenggara menyayangkan ketidakhadiran pimpinan DPRD Provinsi Kepri meski sebelumnya telah diajak berdialog melalui surat permohonan rapat dengar pendapat.
“Kami berharap seluruh pemangku kepentingan dapat hadir dalam ruang diskusi seperti ini karena masyarakat berhak memperoleh penjelasan secara utuh mengenai kebijakan yang menjadi perhatian publik,” ujarnya.
Ia menjelaskan hasil diskusi tidak berhenti sebagai forum akademik, tetapi akan dirumuskan dalam bentuk policy brief yang selanjutnya disampaikan kepada Pemerintah Provinsi Kepri dan DPRD Kepri sebagai bahan rekomendasi.
Sementara itu, Kepala BKAD Provinsi Kepri, Venni Meitaria Detiawati, menyampaikan apresiasi atas terselenggaranya diskusi tersebut.
Menurutnya, forum ini menunjukkan partisipasi masyarakat dalam mengawal jalannya pembangunan daerah.
“Pak Gubernur mengapresiasi kegiatan ini karena menjadi bagian dari pengawasan publik sekaligus ruang mitigasi risiko terhadap pelaksanaan pinjaman daerah,” katanya.
Ia menjelaskan bahwa pinjaman daerah dilakukan setelah mempertimbangkan penurunan transfer dana dari pemerintah pusat serta melalui proses kajian dengan sejumlah perbankan.
Ia menuturkan bahwa, Bank BJB dipilih karena menawarkan skema yang dinilai paling sesuai bagi kebutuhan daerah.
Diskusi juga membahas pentingnya transparansi pengelolaan keuangan daerah, kehati-hatian fiskal, serta optimalisasi pemanfaatan pinjaman untuk mendukung pembangunan dan peningkatan potensi ekonomi Kepri.
