Tanjungpinang, MR – Legiun Veteran Republik Indonesia (LVRI) Kota Tanjungpinang berang terhadap Pemerintah Kota (Pemko) setempat. Pasalnya, Pemko seakan melupakan, bahkan tidak peduli dengan Veteran Tanjungpinang tersebut.
Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) LVRI Tanjungpinang, Darwono menegaskan bahwa saat ini Veteran Tanjungpinang membutuhkan dana dari kepala daerah setempat, yakni Walikota Rahma.
“Kita ini sudah tua, bahkan ada yang sakit. Menyangkut ini kita membutuhkan dana sebenarnya. Karena jalurnya DPC Kota, ya ke Walikota,” ujarnya, Rabu (3/3/2021) siang.
Darwno juga sangat mengeluh soal Walikota Rahma yang tidak penduli dengan LVRI Tanjungpinang. Kata dia, semenjak kepemimpinan Walikota Rahma, tidak ada sedikitpun bantuan yang diterima.
Bahkan, pihak LVRI sempat mendatangi kantor Wali Kota Tanjungpinang yang terletak di Senggarang, untuk meminta bantuan, namun tidak mendapatkan hasil.
“Tahun lalu masih didukung kita untuk kegiatan, tapi walikota yang baru ini lain. Saya dari November 2020 minta bantuan, selalu dipimpong, dilempar ke Kesra, bahkan hingga Bansos, itupun tidak pernah ada bantuan,” tegas Darwono.
Dirinya melanjutkan, pihak LVRI pernah mengumpulkan uang Rp 10 ribu per orang, guna biaya pemakaman anggotanya. Darwono mengakui sangat dilema, lantaran Walikota tidak mendukung LVRI.
“Kok sampai hati Walikota tidak mendukung kami (veteran), bantu untuk pemakaman anggota kita saja tidak bisa. Bahkan kami 1 orang mengumpulkan Rp 10 ribu untuk biaya pemakaman,” kata dia.
Menurut Darwono, sesuai surat dari Kemendagri dan Keputusan Presiden RI Veteran harus dibantu, Kata dia, hal tersebut guna anggota Veteran dapat terbina.
Dirinya juga membandingkan Veteran Kota Tanjungpinang dengan Kabupaten Karimun yang selalu mensejahterakan Veteran meskipun dalam kondisi Covid-19.
“Tanjung Balai tidak melihat covid, karena dalam surat sudah ada, untuk mendukung veteran, apapun yang terjadi, jadi mereka selalu membantu,” tuturnya.
Darwono sendiri juga pernah mendatangi Kantor Walikota Rahma untuk meminta bantuan hibah, sesuai surat Kemendagri sebanyak 10 kali. Namun tidak menimbulkan hasil.
“Kami orang tua, minta dukungan walikota. Kalau kami ke Jakarta nanti membuat laporan kepada Jendral Saiful, nanti akan menyulitkan pemerintahan kita juga, makanya jangan sampai,” tukasnya.(red)
