Tanjungpinang, mejaredaksi – Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) menghadapi tantangan baru dalam pengelolaan keuangan daerah tahun 2026, setelah alokasi Transfer ke Daerah (TKD) mengalami penurunan menjadi Rp1,4 triliun. Penurunan ini dikhawatirkan berdampak pada belanja pegawai dan program pembangunan yang telah direncanakan.
Gubernur Kepri Ansar Ahmad menjelaskan, saat ini komposisi belanja pegawai Pemprov Kepri berada di kisaran 36–37 persen, didorong oleh pengangkatan PNS dan PPPK beberapa tahun terakhir.
“Memang ada tekanan di sisi belanja, tapi kami optimistis hal ini bisa disiasati. Kami sudah bertemu dengan Menteri Keuangan, dan ada kemungkinan batasan belanja pegawai akan disesuaikan,” ujar Ansar, Kamis (16/10/2025).
Menurutnya, Pemprov Kepri kini menyiapkan strategi adaptif fiskal, yakni dengan memaksimalkan peluang dari program-program pemerintah pusat.
Ia menyebutkan, komunikasi intensif dengan berbagai kementerian terus dilakukan agar Kepri bisa mendapatkan tambahan dukungan anggaran melalui program prioritas nasional.
“Kemarin kami bersama tujuh kabupaten dan kota sudah membahas langkah konkret agar penanganan defisit ini benar-benar serius,” tambahnya.
Selain mengandalkan sinergi dengan pemerintah pusat, Pemprov Kepri juga menyusun skema pinjaman daerah sebagai solusi sementara, tanpa menaikkan pajak daerah yang berpotensi membebani masyarakat.
“Sekarang strategi kita sederhana: kejar program pusat yang besar-besar itu, supaya pembangunan tetap jalan,” tegas Ansar.
Dengan langkah tersebut, Pemprov Kepri berupaya menjaga agar defisit APBD 2026 tetap terkendali, serta memastikan proyek pembangunan strategis tidak terhenti meski transfer anggaran dari pusat mengalami pemangkasan.
