Tanjungpinang, mejaredaksi – Gubernur Kepulauan Riau (Kepri) Ansar Ahmad menanggapi pemangkasan Dana Transfer ke Daerah (TKD) tahun 2026 yang mencapai Rp534 miliar dari tahun sebelumnya. Ansar berharap pemerintah pusat dapat bersikap adil dan proporsional dalam alokasi dana tersebut agar tidak menghambat pembangunan daerah.
Pemangkasan ini membuat total TKD Kepri turun menjadi Rp1,467 triliun, dari semula Rp2,001 triliun. Dampaknya, rancangan APBD Kepri 2026 juga harus disesuaikan dari Rp3,967 triliun menjadi Rp3,471 triliun.
Gubernur Ansar menjelaskan bahwa pihaknya telah bertemu dengan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa untuk membahas kebijakan pemotongan TKD di seluruh Indonesia, termasuk Kepri.
Pertemuan tersebut turut dihadiri oleh Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia (APPSI) yang mewakili aspirasi seluruh gubernur di tanah air.
“Kita doakan yang terbaik. Mudah-mudahan upaya ini bisa membawa manfaat bagi daerah,” ujar Ansar, Jumat (10/10/2025).
Menurutnya, para gubernur sepakat menyampaikan kekhawatiran terhadap dampak pemangkasan TKD, terutama bagi daerah yang masih bergantung pada dana transfer pusat.
“Pak Menteri akan melihat dulu kondisi APBN. Kami hanya berdiskusi melalui wadah APPSI untuk mencari solusi terbaik,” kata Ansar.
Meski demikian, Ansar menegaskan daerah tidak boleh bergantung sepenuhnya pada TKD. Ia mendorong pemerintah daerah untuk meningkatkan kapasitas fiskal, memperkuat Pendapatan Asli Daerah (PAD), serta memperkuat sinergi dengan pemerintah pusat.
“Kita juga sudah berdiskusi dengan Mendagri. Pada dasarnya, daerah siap menjalankan tugas,” pungkasnya.
