Tanjungpinang,mejaredaksi – Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau (Pemprov Kepri) menggelar rapat koordinasi (Rakor) bertema Standarisasi dan Kinerja BUMD Menuju Efisiensi, Transparansi, dan Peningkatan PAD di Balairung Raja Ali Kelana, Selasa (05/5/2026).
Rakor tersebut dipimpin Wakil Gubernur Kepri, Nyanyang Haris Pratamura dan dihadiri direksi serta komisaris BUMD provinsi dan kabupaten/kota se-Kepri.
Nyanyang dalam arahannya menegaskan bahwa BUMD memiliki peran penting sebagai penggerak ekonomi daerah sekaligus sumber pendapatan asli daerah (PAD).
“BUMD dituntut untuk meningkatkan kinerja yang terukur, profesional, inklusif, dan akuntabel. Salah satu kunci utama adalah standarisasi pelaporan keuangan dan ketepatan waktu penyampaiannya,” ujarnya.
Ia menekankan pentingnya data yang valid dalam mendukung pengambilan kebijakan. Menurutnya, tanpa laporan yang akurat dan tepat waktu, pemerintah akan kesulitan melakukan evaluasi.
Selain itu, Nyanyang menjelaskan bahwa kinerja BUMD juga berkaitan langsung dengan indikator utama dalam RPJMD Kepri 2025–2029, khususnya return on asset (ROA).
“Jika target ROA tidak tercapai, maka kinerja pemerintah daerah juga akan terdampak. Ini menjadi tanggung jawab bersama,” tegasnya.
Ia mengakui, berdasarkan evaluasi sementara, masih terdapat sejumlah BUMD yang belum mencapai target kinerja, termasuk dalam pencapaian ROA.
“Artinya, masih ada pekerjaan rumah yang harus kita selesaikan bersama. Kita perlu rapat teknis lanjutan untuk merumuskan langkah konkret dalam meningkatkan kinerja BUMD,” tambahnya.
