Jakarta,mejaredaksi – Sebanyak 207 titik blankspot yang masih tersebar di Kepri menjadi perhatian serius Pemerintah Provinsi Kepri.
Wakil Gubernur Kepri, Nyanyang Haris Pratamura membawa persoalan tersebut ke Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) RI agar segera mendapat penanganan.
Usulan itu disampaikan Nyanyang saat bertemu Sekretaris BNPP Komjen Pol. Makhruzi Rahman di Jakarta, Selasa (14/7/2026).
Menurutnya, masih banyak wilayah di Lingga, Natuna, hingga Anambas yang belum menikmati akses komunikasi secara memadai.
“Ini menjadikan Provinsi Kepulauan Riau belum merdeka secara komunikasi dikarenakan keterbatasan sinyal,” ujarnya.
Pemprov Kepri mengusulkan pembangunan BTS baru, peningkatan jaringan menjadi 4G dan 5G, serta penyediaan internet berbasis satelit untuk wilayah terpencil dan terluar.
“Kami mengusulkan percepatan pemerataan digital melalui pembangunan BTS baru, peningkatan kapasitas jaringan, serta internet satelit untuk mendukung layanan publik,” kata Nyanyang.
Ia menegaskan, penguatan jaringan telekomunikasi juga penting untuk mendukung program Desa Nelayan Merah Putih, termasuk operasional cold storage dan aktivitas ekonomi masyarakat pesisir.
Usulan tersebut mendapat respons positif dari BNPP. Sekretaris BNPP Komjen Pol. Makhruzi Rahman memastikan pihaknya akan berkoordinasi dengan kementerian terkait untuk mempercepat penanganan persoalan blankspot dan kebutuhan kelistrikan di Kepri.
“Pembangunan infrastruktur komunikasi harus berjalan seiring dengan penguatan kelistrikan agar manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat,” ujar Makhruzi.
Pemprov Kepri berharap pemerataan akses telekomunikasi dapat memperkuat pelayanan publik, mempercepat ekonomi digital, dan meningkatkan daya saing wilayah perbatasan yang berbatasan langsung dengan Singapura dan Malaysia.
