Tanjungpinang, mejaredaksi – Demi menjaga kedaulatan pangan di wilayah perbatasan, Badan Karantina Indonesia (Barantin) melalui Balai Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan Kepulauan Riau (Karantina Kepri) menggandeng Komando Gabungan Wilayah Pertahanan I (Kogabwilhan I) untuk memperkuat pengawasan dan ketahanan pangan.
Pertemuan strategis antara kedua instansi ini membahas isu perkarantinaan serta langkah pengendaliannya, mengingat Kepri merupakan daerah rawan penyelundupan media pembawa penyakit.
Kepala Karantina Kepri, Herwintarti, menekankan bahwa sinergi ini penting guna mencegah ancaman biologis serta memastikan keamanan pangan.
“Kepri berbatasan langsung dengan Malaysia dan Singapura, sehingga rentan terhadap penyelundupan. Penguatan sistem perkarantinaan yang terintegrasi bersama Kogabwilhan I menjadi langkah strategis dalam menjaga ketahanan pangan nasional,” ujar Herwintarti, Jumat (21/2).
Selain membahas pengawasan bersama, pertemuan ini juga menyoroti hilirisasi komoditas unggulan Kepri dengan melibatkan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), serta peningkatan intelijen di perbatasan. Sinergi ini diharapkan dapat memastikan pangan yang sehat dan aman menjelang bulan Ramadan dan Idulfitri.
“Sistem pertahanan hayati yang terintegrasi menjadi kunci dalam mencegah ancaman biologis seperti bioterorisme yang dapat memicu pandemi. Ini sejalan dengan arahan Kepala Barantin, Sahat M. Panggabean, dalam Rakornas Januari lalu,” tambahnya.
Berdasarkan data Karantina Kepri tahun 2024, telah dilakukan 196 kali penahanan, 19 kali penolakan, dan 39 kali pemusnahan barang ilegal di 146 titik pemasukan dan pengeluaran wilayah Kepri.
Panglima Kogabwilhan I, Kunto Arief Wibowo, menegaskan komitmen untuk mendukung tugas Barantin dalam menjaga ketahanan pangan dan kedaulatan Indonesia, khususnya di Kepri.
Sebagai informasi, Kepala Barantin Sahat M. Panggabean sebelumnya juga telah bertemu dengan Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin pada 13 Februari 2025.
Pertemuan ini membahas kerja sama strategis di bidang pengelolaan sumber daya manusia, pendidikan, dan aspek teknis lainnya guna mendukung kedaulatan pangan nasional.
