Tanjungpinang, mejaredaksi – Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) yang dikenal sebagai salah satu ‘surga’ investasi dengan status Free Trade Zone (FTZ), kini menghadapi dilema. Alih-alih murni masalah ketersediaan lapangan kerja, tingginya angka Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Kepri ternyata dipengaruhi oleh derasnya arus masuk pencari kerja dari luar daerah.
Gubernur Kepri, Ansar Ahmad, di sela Musprov VI Inkindo, Sabtu (11/10/2025), mengakui daya tarik strategis Batam, Bintan, dan Karimun sebagai magnet bagi investor dan pekerja. Namun, ia menyoroti bahwa banyak pendatang tidak memiliki keahlian yang relevan dengan kebutuhan industri lokal.
“Banyak yang datang ke Kepri dengan harapan mendapat pekerjaan, tapi belum memiliki kompetensi yang sesuai. Ini berpengaruh besar terhadap angka TPT kita,” jelas Gubernur Ansar,
Gubernur Ansar mendesak adanya pengaturan ketat bagi pendatang pencari kerja demi menyeimbangkan pertumbuhan ekonomi dan ketersediaan tenaga kerja kompeten.
Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Dinaskertrans) Kepri, Diky Wijaya, menambahkan perspektif menarik. Ia menyebut ada ambigu terkait posisi Kepri yang sempat di urutan kedua TPT tertinggi nasional (6,6%).
“Kepri dengan 26 ribu perusahaan PMA/PMDN di 23 kawasan industri, sesungguhnya kebutuhan tenaga kerja justru cukup tinggi dibandingkan dengan kondisi pengangguran,” tegas Diky, menganalogikan Kepri sebagai “gula yang manis sehingga banyak didatangi semut.”
Klaim ini diperkuat data Pemprov. TPT Kepri telah menurun selama tiga tahun terakhir, dari 7,61% (Feb 2023) menjadi 6,89% (Feb 2025).
Dalam rentang 2021-Mei 2024, Pemprov Kepri sukses menempatkan 71.182 tenaga kerja dan gencar meningkatkan kualitas SDM melalui pembangunan Balai Latihan Kerja (BLK).
Penurunan TPT ini sejalan dengan penurunan kemiskinan (terendah ke-4 nasional) dan peningkatan Gini Rasio, menandakan adanya perbaikan distribusi pendapatan.
