Batam,mejaredaksi – Belanja daerah Kota Batam dalam Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026 meningkat Rp258 miliar, dari Rp4,299 triliun menjadi Rp4,557 triliun.
Kenaikan belanja tersebut diarahkan untuk memperkuat pelayanan publik, termasuk pembangunan infrastruktur, peningkatan jalan, penanganan banjir, kesehatan, pendidikan hingga pengelolaan sampah.
Wali Kota Batam Amsakar Achmad menyampaikan hal itu saat menjelaskan Ranperda tentang Perubahan APBD Kota Batam Tahun Anggaran 2026 dalam rapat paripurna DPRD Kota Batam, Senin (24/8/2026).
Belanja operasi naik 5,40 persen menjadi Rp3,623 triliun. Di dalamnya, belanja barang dan jasa meningkat 14,86 persen menjadi Rp1,541 triliun.
Anggaran tersebut antara lain digunakan untuk operasional kendaraan pengangkutan sampah, kendaraan alat berat, suku cadang alat kedokteran, rambu lalu lintas, iuran jaminan kesehatan serta operasional BLUD.
Sementara itu, belanja modal naik 9,51 persen dari Rp842,53 miliar menjadi Rp922,62 miliar. Belanja modal jalan, jaringan dan irigasi meningkat 20,98 persen menjadi Rp432,91 miliar.
Anggaran tersebut antara lain diarahkan untuk pembangunan jalan dan bak lindi di Tempat Pembuangan Akhir (TPA) sampah.
“Melalui perubahan APBD ini, kita mengalokasikan anggaran untuk peningkatan infrastruktur pelayanan publik antara lain berupa penanganan banjir, pembangunan marka jalan, pengadaan bus sekolah, pembangunan lampu lalu lintas, peningkatan jalan dan penanganan sampah,” kata Amsakar.
Di sisi pendapatan, APBD Batam juga mengalami kenaikan. Pendapatan daerah meningkat 2,88 persen dari Rp4,184 triliun menjadi Rp4,304 triliun.
Pendapatan Asli Daerah (PAD) naik 7,11 persen dari Rp2,581 triliun menjadi Rp2,765 triliun. Pajak daerah menjadi salah satu penyumbang utama dengan kenaikan 7,21 persen menjadi Rp2,250 triliun.
Kenaikan PAD antara lain dipengaruhi penambahan objek pajak, potensi pencairan piutang BPHTB, reklame videotron serta peningkatan penerimaan dari restoran, tenaga listrik, perhotelan, kesenian dan hiburan.
Namun, pendapatan transfer turun 4 persen menjadi Rp1,538 triliun. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan juga turun 22,07 persen menjadi Rp8,57 miliar.
Amsakar mengatakan perubahan APBD tidak hanya difokuskan pada pembangunan fisik, tetapi juga peningkatan kesejahteraan masyarakat, penciptaan lapangan kerja, pertumbuhan ekonomi, pendidikan dan kesehatan.
“Prioritas belanja pada Perubahan APBD Kota Batam Tahun Anggaran 2026 adalah antara lain mengalokasikan anggaran belanja untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat, penciptaan lapangan pekerjaan dan pertumbuhan ekonomi,” ujarnya.
Rancangan Perubahan APBD 2026 selanjutnya akan dibahas DPRD Kota Batam melalui pandangan umum fraksi-fraksi sebelum masuk ke tahapan pembahasan berikutnya.
“Melalui perubahan APBD ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas dan pemerataan terhadap antara lain infrastruktur pelayanan publik, pendidikan, kesehatan, tenaga kerja, ekonomi dan perlindungan sosial,” pungkasnya.
