Denpasar,mejaredaksi – Pemerintah Kota (Pemko) Batam terus berupaya menata pengelolaan parkir agar semakin tertib, profesional, dan mampu memberi kontribusi maksimal terhadap pendapatan asli daerah (PAD).
Salah satu langkah yang ditempuh adalah mempelajari sistem pengelolaan parkir yang sudah diterapkan Pemerintah Kota Denpasar, Bali.
Upaya tersebut ditandai dengan kunjungan kerja Wali Kota Batam, Amsakar Achmad, bersama Wakil Wali Kota Batam, Li Claudia Chandra, ke Kantor Wali Kota Denpasar, Jumat (13/11/2026).
Rombongan Pemko Batam turut didampingi unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) dan sejumlah kepala organisasi perangkat daerah (OPD). Kedatangan mereka disambut Wakil Wali Kota Denpasar, I Kadek Agus Arya Wibawa, bersama jajaran pemerintah setempat.
Dalam pertemuan itu, kedua pemerintah daerah saling bertukar informasi mengenai sistem penyelenggaraan perparkiran, mulai dari aspek regulasi, kelembagaan, pola kemitraan, hingga mekanisme pengelolaannya.
Salah satu hal yang mencuri perhatian Amsakar adalah model pengelolaan parkir di Denpasar yang melibatkan Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Bhukti Praja Sewakadarma.
“Yang menarik perhatian kami adalah pengelolaannya melalui Perumda. Ini yang coba kami pelajari dari Denpasar dan akan kami dalami lebih lanjut menyesuaikan dengan kondisi Batam,” ujarnya.
Ia menilai, penataan parkir tidak cukup hanya mengandalkan penertiban di lapangan. Dukungan regulasi, kejelasan kelembagaan, sistem pengawasan, serta pola kerja sama dengan berbagai pihak juga menjadi faktor penting agar pengelolaannya berjalan optimal.
“Penataan parkir tidak bisa hanya mengandalkan penertiban di lapangan. Regulasi yang jelas, kelembagaannya yang kuat, pengawasannya yang berjalan, dan kerja samanya yang solid harus berjalan beriringan,” katanya.
Di Batam sendiri, penataan perparkiran menjadi salah satu fokus pemerintah daerah, termasuk melalui rencana penerapan sistem parkir berlangganan. Program tersebut menjadi bagian dari upaya menghadirkan pelayanan parkir yang lebih praktis sekaligus memperkuat tata kelola dan potensi pendapatan daerah.
Karena itu, Pemko Batam memandang penting untuk mempelajari berbagai alternatif pengelolaan, termasuk model kelembagaan yang diterapkan Denpasar.
Selain pengelolaan melalui Perumda, keterlibatan desa adat juga menjadi salah satu hal yang dipelajari rombongan Pemko Batam. Kolaborasi tersebut menjadi ciri khas tersendiri dalam sistem perparkiran di Denpasar.
Wakil Wali Kota Denpasar, I Kadek Agus Arya Wibawa, menjelaskan, keterlibatan desa adat dalam pengelolaan parkir dilakukan melalui mekanisme kerja sama dengan Perumda.
“Untuk mekanisme kerja sama dengan desa adat, kami lakukan melalui nota kesepahaman (MoU) dengan Perumda,” jelasnya.
Melalui kunjungan tersebut, Amsakar berharap Pemko Batam mendapatkan gambaran menyeluruh mengenai praktik pengelolaan parkir yang dapat disesuaikan dengan kondisi dan karakteristik daerah.
Sebagai tindak lanjut, Perumda Bhukti Praja Sewakadarma Kota Denpasar dan Dinas Perhubungan Kota Batam diharapkan dapat memperkuat komunikasi serta koordinasi untuk mendalami berbagai aspek teknis pengelolaan perparkiran.
“Kami terbuka untuk mempelajari praktik baik dari daerah lain selama bisa memberikan manfaat bagi peningkatan kualitas pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan,” pungkas Amsakar.
