Bintan, MR – Gubernur Kepulauan Riau (Kepri) Ansar Ahmad bersama Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kesehatan Kemenko PMK Agus Suprapto meninjau sekaligus memonitoring Keluarga Penerima Manfaat (KPM) bantuan sosial di Kabupaten Bintan, Jumat (13/8/2021).
Peninjaun tersebut berkaitan dengan agenda kunjungan kerja Menko PMK Muhadjir Effendi, sebelumnya untuk melihat langsung kondisi di lapangan progres penyaluran PKH dan bansos bagi masyarakat.
Dalam peninjauannya, Gubernur Ansar bersama Deputi III Agus melihat langsung bentuk bansos yang diberikan oleh pemerintah kepada masyarakat penerima bantuan.
“Sewaktu saya masih Bupati, Pemda Bintan juga membuat program bantuan untuk masyarakat tidak mampu seperti Rumah Tidak Layak Huni (RTLH). Jadi memang hampir semua masyarakatnya dapat bantuan dari Pemerintah Pusat maupun Daerah,” ujar Ansar.
Kedepannya, ujarnya, Pemprov Kepri akan menghubungi Dirjen Dukcapil Kemendagri untuk rekonsiliasi bersama Dinas Dukcapil di daerah, sehingga bantuan yang masih banyak tersisa bisa disalurkan lagi untuk masyarakat yang belum menerima.
“Pak Sardison (Kepala Dinas Pmd Dukcapil Provinsi Kepri) nanti kita mendata ulang lagi. Agar dimasukkan lagi data masyarakat yang layak untuk dapat bansos yang bisa disalurkan bersama Kemendagri,” ungkap Ansar.
Setiap peninjauannya, Ansar tampak memberikan motivasi kepada masyarakat dimasa pandemi ini untuk terus menjaga kesehatan.
“Kita harus semangat, kenyataan hari ini kita sehat karena kuat untuk menghadapinya,” katanya.
Ansar menyebutkan Pemrov Kepri berkomitmen untuk memperhatikan masyarakat KPM bansos yang berdampak PPKM.
“Hari ini pemerintah hadir dan akan mengalokasikan bantuan ke masyarakat kita yang lagi membutuhkan,” ujarnya lagi.
Sementara itu, Deputi III Kemenko PMK Agus mengecek langsung bantuan beras bagi KPM PKH, BST dan JKM serta BLT DD di Desa Pengujan.
“Untuk di Bintan penerima bansos dari Pemerintah agar dapat membantu warga yang terdampak PPKM dan selalu sehat,” ungkap Agus.
Selain itu, Agus yang juga mengurus Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) memengatakan Kepala Daerah bagus karena asuransi kesehatannya juga ditanggung.
“Ini pak gubernur-nya hebat, kesehatan masyarakatnya ditanggung,” pujinya.
Bantuan sudah semua didistribusikan, memang ada beberapa masalah dalam pendataan. Hal ini tipikal yang sering terjadi diseluruh daerah. Maka, kedepannya harus dikonsolidasikan ke Dirjen Dukcapil bersama Dinas Dukcapil di daerah. Red
