Tanjungpinang,mejaredaksi – Pelayaran rakyat dinilai memiliki peran strategis dalam mendorong pertumbuhan ekonomi lokal di Kepulauan Riau melalui penguatan konektivitas antarpulau dan distribusi logistik.
Pandangan itu mengemuka dalam Focus Group Discussion (FGD) Series II Maritime Policy Forum yang digelar Program Studi Magister Ilmu Pemerintahan Pascasarjana UMRAH di Dompak, Kamis (23/7/2026).
FGD mengusung tema “Governance Network dalam Penguatan Ekonomi Lokal Melalui Pelayaran Rakyat di Kota Tanjungpinang, Provinsi Kepulauan Riau”.
Moderator FGD, Bismar Arianto, mengatakan forum menjadi ruang menghimpun gagasan untuk memperkuat tata kelola pelayaran rakyat di daerah kepulauan.
“FGD ini menjadi ruang diskusi bersama untuk menghimpun berbagai perspektif dalam memperkuat jaringan pemerintahan,” ujar Bismar.
Forum menghadirkan narasumber dari Pemerintah Provinsi Kepri, Pemerintah Kota Tanjungpinang, KSOP Kelas II Tanjungpinang, DPD Asosiasi Pelayaran Rakyat Indonesia, HNSI Kota Tanjungpinang, serta DKP Kepri.
Hasil diskusi menyoroti pertumbuhan ekonomi Kepri yang masih bertumpu di Batam, Bintan, dan Karimun, sementara Tanjungpinang dinilai memerlukan penguatan sektor maritim.
Peserta juga menilai pelayaran rakyat perlu didukung regulasi yang sesuai dengan karakteristik daerah kepulauan agar mampu berkembang lebih optimal.
“Pelayaran rakyat memiliki potensi besar sebagai penggerak ekonomi masyarakat apabila didukung tata kelola yang kuat,” katanya.
FGD turut merekomendasikan penguatan kolaborasi antarpemangku kepentingan, legalisasi pelabuhan rakyat, revitalisasi Dermaga Kuning Pulau Penyengat, hingga integrasi program ke dalam RKPD.
Rekomendasi tersebut diharapkan menjadi masukan bagi pemerintah dalam menyusun kebijakan pembangunan maritim yang berpihak pada pelayaran rakyat sebagai penguat ekonomi lokal.
