Tanjungpinang, mejaredaksi – Gagasan Gubernur Kepulauan Riau, Ansar Ahmad untuk mengatasi krisis tenaga dokter spesialis melalui beasiswa Program Pendidikan Dokter Spesialis (PPDS) mendapat apresiasi dari Pemerintah Pusat.
Inisiatif ini dibahas dalam rapat koordinasi virtual yang digelar Kemenko PMK, Senin (7/7/2025), dan diikuti langsung dari Gedung Daerah, Tanjungpinang.
Program ini menggunakan skema sharing budget antara Pemprov Kepri dan pemerintah kabupaten/kota, untuk mendanai 64 calon dokter spesialis, dengan prioritas putra-putri daerah. Sebanyak 46 orang akan dibiayai provinsi, sementara 18 lainnya oleh kabupaten/kota.
Asisten Deputi Kemenko PMK, Redemtus Alfredo Sani, menyebut langkah ini sebagai contoh nyata kepemimpinan daerah dalam memperkuat layanan kesehatan.
“Tidak banyak daerah yang berani ambil kebijakan seperti ini. Pemerintah Pusat siap mendukung,” tegasnya.
Apresiasi juga datang dari Kemenkes dan BKN. Direktur Perencanaan SDM Kesehatan Kemenkes, Laode Musafin, menyoroti urgensi penyediaan dokter spesialis di Kepri, yang wilayahnya tersebar dan memiliki rasio dokter masih rendah.
BKN pun membuka ruang afirmasi agar penerima beasiswa bisa diangkat sebagai ASN, demi keberlanjutan layanan.
Data Dinkes Kepri menunjukkan, kebutuhan tenaga dokter spesialis masih mencapai 120 orang di berbagai rumah sakit, terutama di RSUD RAT, RSUD Embung Fatimah, dan RSJKO Engku Haji Daud.
Gubernur Ansar menegaskan, kebijakan ini adalah bentuk keberpihakan terhadap pelayanan kesehatan berkualitas.
“Kita ingin masyarakat Kepri bisa berobat di kampung sendiri, tanpa harus ke luar daerah,” pungkasnya.
