Tanjungpinang, mejaredaksi – Gubernur Kepulauan Riau (Kepri), Ansar Ahmad, menanggapi pernyataan Ketua Komisi II DPR RI yang membandingkan kecilnya Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kepri dengan DKI Jakarta. Ansar menilai perbandingan itu kurang adil karena kondisi geografis dan demografis kedua daerah sangat berbeda.
“DKI Jakarta punya aktivitas ekonomi sangat besar, jumlah penduduk dan kendaraan bermotor juga jauh lebih banyak. Wajar kalau PAD-nya tinggi,” ujar Ansar, Jumat (2/5/2025).
Menurutnya, PAD Kepri saat ini bersumber dari pajak kendaraan bermotor, pajak bahan bakar, dan bagi hasil pajak rokok. Namun, jumlah penduduk dan kendaraan di Kepri jauh lebih kecil dibandingkan DKI.
“Kalau Kepri punya sumber daya alam dengan bagi hasil besar, tentu hasil PAD-nya akan lebih tinggi,” katanya.
Ansar juga mencontohkan Provinsi Maluku Utara yang meski memiliki tambang besar, namun nilai APBD-nya masih di bawah Kepri. Di sisi lain, Kepri yang merupakan provinsi kepulauan dinilai cukup baik dalam mengelola PAD, dengan capaian Rp1,9 triliun pada tahun 2024.
Ia pun mendorong pemerintah pusat untuk merumuskan skema fiskal yang lebih adil.
“Jakarta tidak hanya mengandalkan PAD, tapi juga disokong APBN Rp26 triliun. Barangkali perlu ada formulasi baru agar distribusi anggaran lebih merata,” tutupnya.
Penulis: Ismail | Editor: Andri
