Tanjungpinang, mejaredaksi – Ketua DPRD Provinsi Kepulauan Riau (Kepri), Iman Sutiawan, menyatakan komitmennya untuk mengawal tuntutan nelayan yang merasa dirugikan akibat kebijakan pembatasan wilayah tangkap dan penerapan Vessel Monitoring System (VMS).
Hal ini disampaikan usai menerima ratusan nelayan asal Bintan yang mendatangi dan menggelar aksi unjuk rasa di Gedung DPRD Kepri, Kamis (15/5/2025).
Iman mengaku memahami keresahan nelayan tradisional yang hanya diperbolehkan melaut hingga 12 mil dari garis pantai. Bahkan, ia baru mengetahui adanya kasus nelayan yang dikenai denda karena melewati batas tersebut.
“Kita tentu bisa merasakan apa yang dialami nelayan. Ini menyangkut mata pencaharian mereka. Oleh karena itu, kami akan segera bersurat ke DPR RI agar aspirasi ini bisa ditindaklanjuti oleh pemerintah pusat,” ujar Iman Sutiawan.
Ia juga menegaskan akan memanggil Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Kepri serta pihak PSDKP untuk meminta penjelasan atas kebijakan yang meresahkan tersebut.
“Kenapa nelayan yang mencari makan justru didenda? Ini harus diluruskan,” tambahnya.
Dalam pertemuan tersebut, nelayan juga mendesak agar PP Nomor 11 Tahun 2023 tentang Penangkapan Ikan Terukur ditinjau ulang. Menurut mereka, kebijakan ini membatasi ruang gerak dan belum didukung fasilitas yang memadai di lapangan.
Penulis: Ismail | Editor: Andri
