Tanjungpinang, mejaredaksi – Puluhan mahasiswa menggelar demonstrasi di Kantor DPRD Kepulauan Riau (Kepri), Kamis (20/2/2025), menolak kebijakan efisiensi anggaran yang dinilai merugikan masyarakat.
Mereka mendesak Presiden mencabut Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 dan meminta kepastian bahwa pemotongan anggaran tidak berdampak pada sektor pendidikan dan kesehatan.
Wakil Ketua Komisi III DPRD Kepri, Bakhtiar, memastikan aspirasi mahasiswa akan diteruskan ke DPR RI dapil Kepri serta instansi terkait di tingkat pusat dan daerah.
“Kami akan menjadi jembatan untuk menyampaikan tuntutan ini kepada pihak berwenang,” ujarnya usai menemui massa aksi.
Selain menolak efisiensi anggaran, mahasiswa juga mendesak evaluasi terhadap pengangkatan staf khusus oleh Gubernur Kepri. Mereka menilai kebijakan tersebut bertentangan dengan langkah penghematan yang diterapkan pemerintah pusat.
Koordinator aksi, Joel, menegaskan bahwa DPRD Kepri harus turut mengawasi dan mengevaluasi kebijakan yang dianggap membebani anggaran daerah.
“Kami juga meminta pemerintah mengkaji ulang program Makan Bergizi Gratis yang dinilai menambah beban anggaran,” tegasnya.
Demonstrasi berlangsung damai dengan penjagaan ketat dari aparat keamanan. DPRD Kepri berjanji akan segera menindaklanjuti aspirasi mahasiswa demi kepentingan masyarakat luas.
Penulis: Ismail | Editor: Panca
