TANJUNGPINANG,(MR) – Pergerakan mahasiswa Islam Indonesia(PMII) Tanjungpinang Bintan menggelar aksi unjuk rasa menolak kebijakan walikota Tanjungpinang terbitnya kartu kendali BBM subsidi pada perusahaan bus pariwisata, Rabu (9/10) di Disperdagin Kota Tanjungpinang, Kepulauan Riau.
Samsudin korlap PMII mengatakan, kartu kendali itu untuk siapa bus pariwisata atau untuk pengusaha, pertanyaan Walikota lebih memprioritaskan rakyat miskin atau bus pariwisata.
Penerapan kebijakam kartu kendali untuk mengambil solar subsidi pada bus pariwisata, yang akan dilakukan pemerintah kota, merupakan bentuk kebijakan yang sangat merugikan masyarakat.
Kebijakan Walikota Tanjungpinang terkait terbitnya Kartu Kendali BBM solar bersubsidi untuk perusahaan bus pariwisata Kota Tanjungpinang menjadi polemik didalam masyarakat khususnya masyarakat konsumen pengguna usaha mikro, usaha perikanan, transportasi dan pelayanan umum yang notabene nya berpenghasilan menengah.
“Dalam beberapa hari kebelakang semenjak diterbitkannya kebijakan inimasyarakat menengah kebawah sangat sulit mendapatkan BBM Solar bersubsidi bahkan untuk mendapatkannya butuh antrian panjang di beberapa SPBU yang ada di Tanjungpinang,” katanya.
Lanjutnya, hal itu juga melanggar Perpres No. 191 tahun 2014 tentang penyediaan, pendistribusian dan harga jual eceran bahan bakar minyak sesuai urutan dan memprioritaskan pada usaha mikro kecil menengah.
Menolak Kebijakan Walikota terhadap terbitnya Kartu Kendali BBM solar bersubsidi kepada Perusahaan Bus Pariwisata.
“Kami meminta penegak hukum untuk memeriksa kadis perdagangan dan perindustrian terkait dugaan
bermain mata dengan pihak pengusaha,” jelasnya.
Selain itu juga meminta penegak hukum untuk memeriksa kabid perdagangan karena dugaan main mata dengan perusahaan bus pariwisata
Copot dan penjarakan oknum yang sudah melakukan kolusi dan nepotisme terkait pemberian jalur
khusus pengisiam solar bersubsidi untuk perusahaan bus pariwisata.
Copot dan non aktivkan kadis Perindagin Tanjungpinang dan Kabid Perdagangan Tanjungpinang
yang telah ngotot membuat kebijakan jalur anak emas terhadap penyaluran solar bersubsidi,
sehingga menimbulkan kekacauan di Kota Tanjungpinang.
“Mosi tidak percaya kepada Walikota Tanjungpinang yang telah mengkhianati kepercayaan rakyat yang dalam janji politiknya akan mengayomi rakyat, ternyata lebih memilih mengayomi pengusaha dan
konglomerat,” ujarnya.
Sementara Anik Murtiani Kabid Stabilisasi Harga Disperdagin Kota Tanjungpinang menuturkan, saat ini pihaknya menerima aspirasi dari mahasiswa selanjutnya akan menyampaikan kepada atasan.
“Kita tampung dan kita sampaikan kepada pimpinan,” pungkasnya.(red)
