Jakarta, mejaredaksi – Menteri Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Ekonomi Kreatif, Teuku Riefky Harsya, bersama Badan Perfilman Indonesia (BPI) mengadakan Focus Group Discussion (FGD) dengan tema Anti Piracy di The Hub, Kawasan Epicentrum, Jakarta Selatan, Selasa (21/1/2025). Acara ini juga dihadiri oleh berbagai asosiasi yang tergabung dalam BPI.
Dalam kesempatan tersebut, Menekraf Riefky menegaskan komitmen Kementerian Ekonomi Kreatif untuk mendukung langkah-langkah konkret dalam pemberantasan pembajakan film nasional.
“Kami siap melakukan kolaborasi erat dengan BPI yang memiliki 65 anggota asosiasi untuk mengatasi permasalahan ini,” ujar Menekraf Riefky.
FGD ini bertujuan untuk menyusun strategi yang efektif, baik melalui kerjasama dengan kepolisian maupun Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo), demi mengurangi dampak negatif dari pembajakan film.
Data dari Asosiasi Video Streaming Indonesia (AVISI) menunjukkan bahwa sebanyak 70% warganet di Indonesia lebih memilih menonton film secara ilegal, yang berkontribusi pada pendapatan industri film nasional hanya mencapai Rp28 triliun.
Ketua AVISI, Hermawan Sutanto, mengungkapkan bahwa 80% warganet sadar akan dampak negatif dari menonton film bajakan, namun tetap melakukannya.
“Ini PR berat, makanya kami berterima kasih Kementerian Ekonomi Kreatif, pemerintah yang hari ini mengadakan FGD sehingga memberikan sinyal yang sangat positif bahwa pelaku industri menjadi salah satu prioritas dari pemerintah,” ungkap Hermawan.
Menekraf Riefky kembali menekankan pentingnya ekosistem perfilman nasional yang sudah masuk dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) untuk lima tahun ke depan.
“Kami akan terus berupaya untuk menentukan langkah konkret dalam menanggulangi pembajakan film ini,” tegas Menekraf Riefky.
Editor: Panca
