Batam, MR – Menteri Investasi RI Bahlil Lahadalia memastikan Pemerintah memastikan pengembangan kawasan Rempang, Kota Batam, tetap akan dilaksanakan dengan memberikan perhatian khusus kepada masyarakat yang tinggal di dalamnya.
Hal ini disampaikan Bahlil memberikan keterangan pers usai memimpin rapat koorinaso (rakor) percepatan pembangunan Kawasan Pulau Rempang di Hotel Marriot Harbourbay, Batam, Minggu (17/9/2023).
Bahlil menyatakan proses pengembangan investasi kawasan Rempang di Batam akan dilaksanakan dengan baik.
Pemerintah dia sebut akan berbicara langsung dengan masyarakat Rempang.
Pemerintah juga akan memberikan apresiasi atau penanganan khusus kepada mereka yang telah turun temurun tinggal di sana.
“Kita akan komunikasikan semua permasalahan ini, layaknya kita semua akan bicara sebagai orang kampung, ” jelas Bahlil.
Pemerintah Pusat bersama Gubernur Kepri dan BP Batam, dia sebut juga akan rutin melakukan rapat setiap minggu guna mencari solusi terbaik untuk keberlangsungan pengembangan Rempang.
“Rapat rutin agar setiap persoalan bisa lebih cepat kita cari solusinya dan kita atasi,” ucapnya.
Bahlil menekankan pengembangan Kawasan Rempang sebagai pusat investasi ramah lingkungan akan berdampak luas bagi perekonomian Kepri, khususnya Kota Batam dan juga nasional.
Tidak itu saja, investasi ini juga akan menciptakan lapangan kerja yang sangat luas. Termasuk meningkatkan pendapatan perekonomian masyarakat.
“Oleh karenanya kita akan terus dorong agar investasi ini masuk dan bisa berdampak baik bagi perekonomian kita,” pungkasnya.
Beri Sepenuhnya Hak Masyarakat
Terkait dengan relokasi, terang Bahlil, pemerintah akan menberikan sepenuhnya hak-hak masyarakat. Berupa tanah seluas 500 meter persegi dan rumah tipe 45 seharga Rp120 juta.
Selain itu, pemerintah juga akan memberi uang tunggu transisi sebesar Rp1,2 juta per kepala, ditambah Rp1,2 juta per KK sebagai uang rumah.
Apabila rumah awal lebih besar dari yang disediakan pemerintah, lanjut dia, maka akan dihitung kelebihannya oleh KJJP. Selisihnya akan dibayarkan oleh BP Batam, termasuk bila di dalamnya ada pohon, keramba, sampan, dan tanam tumbuh lainnya.
“Semua akan dihargai secara proporsional sesuai mekanisme dasar perhitungannya, ” urai Bahlil.
Ia menegaskan pengembangan investasi Kawasan Rempang akan dilakukan pemerintah dengan sangat menghargai hak-hak masyarakat di dalamnya.
Pemerintah dia yakinkan akan sangat serius menindaklanjuti pengembangan Pulau Rempang mengingat persainhan dengan banyak negara untuk mendapatkan investasi.
Rakor Percepatan Pengembangan Investasi Ramah Lingkungan di Kawasan Pulau Rempang dipimpipin Bahlil turut dihadiri sejumlah Menteri.
Yakni Mendagri RI Tito Karnavian, Menteri ATR/Kepala BPN Hadi Tjahjanto dan Wakapolri Komjen Pol Agus Andrianto.
Hadir pula Gubernur Kepri Ansar Ahmad, FKPD Provinsi Kepri, Kepala BP Batam yang juga Walikota Batam Muhammad Rudi, dan peserta terbatas lainnya.
Penulis: Andri
